Bursah Zarnubi deklarasikan Perhimpunan Gerakan Keadilan

Jakarta (ANTARA News) - Tokoh nasional Bursah Zanurbi secara resmi mendeklarasikan berdirinya organisasi kemasyarakatan (Ormnas) Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK) yang dipimpinnya untuk periode (2013--2018) di Jakarta, Sabtu sore (17/8).

PGK diharapkan mampu menjadi kekuatan sosial baru, diinisiasi oleh mantan aktivis organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan yang selama ini berhimpun di Kelompok Cipayung, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan organisasi lainnya.

Acara deklarasi itu juga diisi diskusi refleksi 68 tahun Proklamasi Kemerdekaan RI dengan menghadirkan pembicara antara lain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid, pengamat politik Yudi Latif, Margarito Kamis, dan pejabat dari Depdagri Bahtiar.

Dalam acara yang dihadiri ratusan aktivis politik itu, Ketua Umum PGK Bursah Zarnubi mengatakan, berkembangnya perburuan rente dalam praktik "jual-beli lisensi" yang disinyalit melibatkan para politisi dan pelaku ekonomi negara ini sungguh sebuah ironi.

Menurut Bursah, jual beli yang disinyalir melibatkan politisi, otoritas kekuasaan, dan para pelaku ekonomi itu menyebabkan terbentuknya kekuasaan oligarkis guna melanggengkan kepentingan mereka dan menguasai berbagai sektor strategis.

"Mekanisme sirkulasi kekuasaan dalam demokrasi liberal konstitusional ini kemudian menjadi sarana bagi mereka untuk pewarisan kekuasan secara konstitusional melalui demokrasi prosedural yang manipulatif," katanya.

Praktik itu menimbulkan ekonomi biaya tinggi, korupsi, dan menghancurkan kemampuan produktif rakyat, akibat derasnya serbuan kepentingan pemodal dan asing yang menguasai lisensi. "Realitas ini menguncang akal sehat kita sebagai warga negara yang sesungguhnya kaya dengan potensi dan sumber daya," ujarnya.

Bursah memberikan contoh, indeks gini yang menggambarkan taraf ketidaksetaraan ekonomi mengalami kenaikan ekstrem hingga 0,41, yang merupakan angka tertinggi sejak Indonesia merdeka 68 tahun lalu.

"Meningkatnya ketidak setraan ekonomi ini tentu kontras dengan capaian angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran di atas 6 persen per tahun, sehingga wajar jika banyak kalangan menengarai bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati segelintir orang yang memiliki kedekatan akses kekuasaan dan ekonomi," kata Bursah.

Mantan Ketua Umum HMI Jakarta itu menegaskan, penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dikembalikan kepada Pancasila yang menjadi konsensus para pendiri negara. "Pancasila adalah instrumen bagi rakyat untuk mengevaluasi praktik kekuasaan di semua sektor kehidupan. Hanya dengan Pancasila, cita-cita proklamasi mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera materil dan spirituil dapat diwujudkan dan tidak menjadi mimpi," katanya.

Deklarasi Ormas PGK dipilih pada 17 Agustus 2013, menurut Bursah, pemilihan waktu ini bukanlah kebetulan belaka, karena dipilih untuk menyegarkan kembali memori semua pihak bahwa negara bangsa yang didirikan 68 tahun silam bukanlah sesuatu pemberian. "NKRI merupakan resultan dari perjuangan seluruh elemen bangsa melawan imperialisme dan kolonialisme," katanya.(*)