KKP Gelar HUT RI di Pulau Alor

Pulau Alor, NTT, 17 Agustus 2013 (ANTARA) -- Tepat tanggal 17 Agustus 2013, Sang Saka merah putih berkibar di lapangan Kalabahi, pulau Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68, yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini terbilang istimewa karena merupakan penegasan kedaulatan salah satu dari 92 pulau kecil terluar di Indonesia tersebut sebagai wilayah NKRI.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, Pemerintah melalui program percepatan pembangunan di pulau-pulau kecil, khususnya Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT), salah satunya programnya adalah menggelar HUT Kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus di PPKT. HUT Kemerdekaan RI ke-68 di Pulau Alor, merupakan salah satu rangkian acara Sail Komodo 2013. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebangsaan dan menjadi salah satu bentuk upaya nyata dalam mengisi kemerdekaan dengan mencintai bahari Indonesia. “Kegiatan rutin tahunan ini, merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI, dengan menumbuhkan jiwa nasionalisme rakyat yang tinggal di PPKT,” tegas Sharif, seusai memimpin upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-68 di STP Jakarta, (Sabtu 17/08).

Sharif menegaskan, peringatan hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus adalah momentum yang tepat untuk merenungi sejarah perjalanan Negara Indonesia. Terutama karena jasa para pahlawan, bangsa Indonesia bisa terbebas dari belenggu penjajahan. Oleh karena itu, kita harus berterima kasih kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk negeri ini. Dan yang terpenting kita harus melanjutkan perjuangan para pahlawan kita, yaitu mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. “Insya Allah Bangsa Indonesia dapat mencapai kehidupan yang adil dan makmur apabila kita segenap komponen bangsa memiliki semangat dan jiwa kepahlawanan,” tandasnya.

Sebagai negara kepulauan, luas wilayah perairan laut Indonesia mencapai lebih dari 2/3 dari luas wilayah Indonesia, di mana wilayah perairan laut kita dianugerahi potensi ekonomi yang luar biasa. Tidaklah berlebihan mulai saat ini dan untuk masa mendatang kemajuan perekonomian nasional akan ditentukan kinerja dalam pengelola sumberdaya kelautan. Oleh karena itu, dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan kita telah menetapkan Visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. “Dengan visi ini, maka program pembangunan sektor kelautan dan perikanan akan mengedepankan prinsip keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan,” jelasnya.

Dijelaskan, KKP secara khusus telah menetapkan kebijakan untuk pembangunan pulau-pulau kecil terluar. Apalagi, PPKT kaya akan keragaman sumberdaya alam dan jasa lingkungan, sebagai potensi ekonomi bangsa yang dapat menopang pembangunan nasional. Karena itu, dalam pengelolaan PPKT, setidaknya terdapat dua pendekatan utama, yaitu pendekatan kedaulatan dan pendekatan kesejahteraan. Hanya saja, sebagian masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil perbatasan umumnya masih relatif tertinggal. “Karena itu, kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan di PPKT, menjadi salah satu sarana yang bermanfaat untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme yang dapat memicu percepatan pembangunan di PPKT,” kata Sharif.

Pengelolaan PPKT

Sementara itu menurut Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) KKP, Sudirman Saad, dari 92 pulau-pulau terluar yang tersebar di 20 Provinsi ini, 31 pulau di antaranya berpenduduk. Pulau-pulau kecil terluar tersebut memiliki 3 fungsi penting. Pertama, fungsi pertahanan keamanan, fungsi ekologi, dan ketiga fungsi ekonomi. “Sebagai daerah transit dan tempat keluar masuknya orang dan barang antar negara menjadikan PPKT sebagai kawasan nasional yang strategis,” tandasnya.

KKP kata Sudirman telah menetapkan Program strategis yang telah dilakukan oleh Tim Kerja Perpres 78 tahun 2005. Di antaranya, sinkronisasi program dan kegiatan pengelolaan PPKT lintas Kementerian atau Lembaga (K/L). Seperti pembangunan sarana jalan, air bersih, pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, tugu perbatasan, penerangan, sarana transportasi antar pulau, dan sarana telekomunikasi. Kemudian, bantuan sarana usaha perikanan skala kecil, seperti coolbox, mesin tempel, jaring dan alat tangkap. “Dengan program yang kami kembangkan, kini warga di pulau-pulau kecil terluar itu, merasa tersejahterakan dan merasa bangga menjadi bangsa Indonesia”, tuturnya.

Sudirman menambahkan, khusus penyelenggaraan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-68 akan dilaksanakan di Pulau Alor, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebelumnya, pada 2009 digelar di Pulau Marore, Sulawesi Utara bersamaan dengan Sail Bunaken. Pada 2010 di Pulau Kisar, Maluku bersamaan Sail Banda. Lalu pada 2011 di Pulau Lingayan Sulawesi Tengah bersamaan Sail Wakatobi-Belitong. Dan pada 2012 di Pulau Morotai Maluku Utara bersamaan Sail Morotai. “Dipilihnya Pulau Alor kali ini, karena merupakan salah satu pulau terluar yang berbatasan dengan negara Timor Leste, serta untuk mendukung penyelenggaraan Sail Komodo 2013 di Provinsi Nusa Tenggara Timur,” tambahnya.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Anang Noegroho, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan