Jakarta (ANTARA News) - Rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Jepara, Jawa Tengah, perlu dikaji kembali, sehubungan wilayah tersebut kepadatan penduduknya cukup tinggi dan terdapat beberapa industri berbasis makanan dan minuman, kata anggota Komisi VI DPR, Nusron Wahid, di Jakarta, Senin. Nusron menambahkan masyarakat Indonesia selama ini mempunyai pengalaman buruk dalam pembangunan industri dengan tingkat "human error" (kesalahan manusiawi) yang tinggi. "Seperti kasus semburan lumpur panas PT Lapindo yang terbukti standar keselamatannya sangat rendah," katanya. "Karena itu pemerintah perlu mengkaji ulang lebih mendalam rencana pembangunan PLTN di Jepara. Pemerintah jangan terburu-buru," katanya. Anggota Dewan dari FPG ini pekan lalu bersama Tim Komisi VI DPR mengunjungi Propinsi Jawa Tengah dan sempat berdialog dengan masyarakat di Kudus. Ia mengatakan reaksi masyarakat di Kudus, Jepara, Pati dan sekitarnya keras sekali dan menyatakan resah atas rencana pembangkit listrik tenaga nuklir. Politisi muda Golkar ini mengakui problem yang dihadapi bangsa ini ke depan adalah soal kekurangan energi, sehingga harus segera menemukan energi alternatif. Salah satunya adalah pemanfaatan energi nuklir dengan membangun PLTN. Namun salah satu faktor yang harus dipertimbangkan adalah masalah lokasi sebab pembangkit nuklir memerlukan teknologi sangat tinggi sehingga perlu kehatian-hatian yang sangat tinggi pula. "Bila terjadi kesalahan sedikit saja, dampaknya luar biasa. Akan banyak korban manusia dan karena daerahnya padat industri kemungkinan besar harus direlokasi," katanya. Sebagai jalan keluar, anggota DPR ini mengusulkan agar lokasi pembangunan PLTN hendaknya jauh dari penduduk. Lokasi yang direncanakan harus jauh dari kemungkinan terjadinya gempa dan pertimbangan lain seperti keamanan dari tsunami sebab ancaman bencana ini hampir terjadi di sepanjang pantai Indonesia. Karena itu, lanjutnya, pemilihan lokasi pembangunan PLTN di Kalimantan bisa dipertimbangkan apalagi wilayah tersebut juga mengandung tambang uranium. Pada saat Tim Komisi VI mengunjungi salah satu perusahaan rokok juga terungkap kekhawatiran bila program PLTN di Jepara tetap dilanjutkan. "Kepadatan penduduk di sekitar Muria ini tidak memungkinkan membangun pembangkit listrik berbahan nuklir," ungkap salah seorang direksi perusahaan tersebut. Lebih jauh dia mengatakan membayangkan saja pembangunan PLTN di Jepara sudah tidak bisa tidur. "Bahaya yang ditimbulkan bisa melebihi bencana tsunami. Apalagi bangsa kita dikenal bisa membangun, tetapi lemah dalam perawatan. Kelemahan inilah yang membuka peluang terjadinya bencana," katanya menambahkan. (*)
Copyright © ANTARA 2006
