Wapres apresiasi Program BSPS di Yogyakarta

“Masalah perumahan ini menjadi masalah yang sangat penting. Banyak rumah-rumah yang tidak layak huni. Tadi saya dilapori bahwa program ini telah dilaksanakan di beberapa kabupaten di Yogyakarta,”

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengapresiasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Yogyakarta.

“Masalah perumahan ini menjadi masalah yang sangat penting. Banyak rumah-rumah yang tidak layak huni. Tadi saya dilapori bahwa program ini telah dilaksanakan di beberapa kabupaten di Yogyakarta,” kata Wapres saat memberikan keterangan pers usai peninjauan Program BSPS di Sleman, Yogyakarta, Selasa.

Menurut Wapres, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, menyampaikan program ini sangat penting terutama untuk membantu memperbaiki rumah-rumah masyarakat miskin yang tidak layak huni.

Wapres mengatakan bahwa masyarakat sangat bergembira mendapatkan bantuan ini, karena rumah yang ditempati kini menjadi sangat layak huni.

“Saya tanya mereka (para penerima bantuan), bagaimana rasanya setelah rumahnya diperbaiki, mereka merasa senang, dan saya lihat asalnya seperti ini (tidak layak huni), setelah dibangun (menjadi) sangat layak huni,” tuturnya.

Wapres pun memastikan bahwa program BSPS akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

“Dan ini merupakan program pemerintah yang akan terus dikembangkan sebagai bagian dari pada perbaikan hidup masyarakat,” kata Wapres.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menerangkan bahwa Program BSPS merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni (RLH) berdasarkan kemampuan masyarakat.

Adapun persyaratan untuk mendapatkan program ini, lanjut Iwan, adalah warga negara Indonesia, menguasai tanah yang sah, memiliki penghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMK) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK), menempati satu-satunya rumah tidak layak huni, belum pernah menerima bantuan BSPS, dan bersedia berswadaya.

“Besar bantuannya di luar Papua senilai 20 juta Rupiah, yang terdiri dari 17,5 juta Rupiah untuk bahan bangunan dan 2,5 juta Rupiah untuk upah pekerja,” kata Iwan.