Anas Urbaningrum sebut PKN milik rakyat

"Siapa pemilik PKN siapa owner PKN, tidak lain tidak bukan adalah rakyat, rakyat Indonesia, termasuk rakyat di Nusa Tenggara Timur ini, Kabupaten Manggarai Barat ini,"

Labuan Bajo (ANTARA) - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menyatakan PKN merupakan partai politik milik rakyat.

"Siapa pemilik PKN siapa owner PKN, tidak lain tidak bukan adalah rakyat, rakyat Indonesia, termasuk rakyat di Nusa Tenggara Timur ini, Kabupaten Manggarai Barat ini," katanya saat memberikan sambutan dalam konsolidasi pemenangan pemilu PKN Provinsi NTT di Labuan Bajo, Selasa (9/1/2024).

Dia menekankan kader PKN harus selalu dekat dengan rakyat dan memiliki komitmen untuk berjuang untuk rakyat.

Menurut dia politisi PKN harus menempatkan rakyat sebagai pemilik partai sehingga harus dilayani dengan sungguh-sungguh dan menjawab setiap aspirasi rakyat.

"Musim apa saja, kapan saja, politisi-politisi PKN harus hadir bersama denyut nadi aspirasi rakyat. Politisi-politisi PKN dilarang keras untuk meninggalkan rakyat, mengorbankan rakyat, untuk tidak menyapa rakyat ketika sudah duduk di legislatif maupun eksekutif," katanya.

Politisi PKN, lanjut dia, dilarang menjadi pejuang politik musiman seperti musim pemilu atau musim pilkada, namun secara konsisten harus dekat dan menyelesaikan masalah rakyat.

"Habis musim pemilu, habis musim pilkada kemudian sulit dihubungi rakyat, berjarak dengan rakyat, kemudian jauh dari rakyat, itu bukan politisi politisi sejati. PKN ingin hadir dengan spirit politisi-politisi yang sejati, politisi politisi yang original, bukan politisi-politisi Kw, politisi-politisi palsu tapi politisi yang tegak sebagai pejuang politik rakyat selamanya yang sejati, yang otentik," katanya.

Menurut dia PKN merupakan partai yang dinilai lahir untuk rakyat dan pendirian politik melayani rakyat.

"Politisi PKN dididik dan dikaderkan untuk sadar dia berasal dan lahir dari rahim politik rakyat. Kalau lahir dari rahim politik rakyat, maka haram hukumnya melupakan ibu kandungnya, rakyat itu. Haram hukumnya anak politik rakyat melupakan, mengabaikan ibu politiknya yaitu rakyat, seluruh rakyat Indonesia," katanya.