RAPBN 2014 prioritaskan anggaran transportasi publik

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida S Alisjahbana mengatakan bahwa pemerintah akan memprioritaskan anggaran untuk pembangunan transportasi massal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014.

"Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada `mass public transportation` dalam RAPBN 2014," kata Armida di Jakarta, Kamis.

Menurut Armida, hal itu dapat dilakukan karena ruang fiskal yang semakin besar dalam RAPBN 2014 akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang telah dilakukan sejak tahun ini.

"Ini merupakan imbas positif dari membesarnya ruang fiskal akibat kenaikan harga BBM yang dimulai pada Juni 2013," ujarnya.

Dia mengatakan prioritas pembangunan transportasi massal itu sejauh ini telah diimplementasikan dalam rencana pembangunan moda transportasi "elevated loop circle line" di wilayah DKI Jakarta dan "buss rapid transit" (BRT) di sejumlah kota metropolitan, salah satunya di Bandung.

Untuk pembangunan "elevated loop circle line", kata dia, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp700 miliar dalam RAPBN 2014.

"Total anggaran yang dibutuhkan sampai proyek ini rampung diperkirakan mencapai Rp5 triliun, dan itu sifatnya multi years. Biasanya ada `cost sharing`, paling tidak tahun depan sudah mulai," katanya.

Armida mengungkapkan bahwa proyek tersebut sebenarnya telah diusulkan sejak pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Fauzi Bowo, dimana proyek itu juga menjadi bagian dari janji kampanye mantan Gubernur DKI itu.

"Konsep dari `elevated loop circle line` ini memang `mass-rapid transportation` (transportasi massal cepat) yang terintegrasi. Masalahnya, itu tidak segera dilaksanakan maka tidak jadi-jadi," tuturnya.

Selanjutnya, Kepala Bappenas itu mengatakan anggaran untuk proyek itu akan dimasukkan ke dalam anggaran belanja Kementerian Perhubungan karena pembangunan itu terkait dengan prasarana, yang berupa rel kereta.

"Lain halnya bila ini menyangkut kereta yang sudah tentu dimasukkan ke dalam belanja PT KAI (Kereta Api Indonesia) atau operator lainnya yang ditunjuk," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Armida juga mengatakan transportasi publik di tiap kota metropolitan bergantung pada "blue print" (cetak biru) di bidang transportasi pada masing-masing kota.

"Oleh karena itu, basis moda transportasi memang tidak harus berbentuk rel maupun jalan raya. Misalnya, di Jakarta itu nanti 'combine' ada monorail dan MRT," katanya.