Surabya (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal DPP PKB versi Mukatamar Surabaya menuding kubu PKB hasil Mukatamar Semarang pimpinan Muhaimin Iskandar telah menunjukkan sikap tidak konsisten dengan mengundang Wapres Jusuf Kalla pada pertemuan legislatif dan eksekutif yang mereka gelar. "Mereka tengah mempertontonkan kepada publik sikap inkonsistensi. Dulu mereka mendemo Wapres karena datang ke acara kita. Sekarang mereka mengundangnya," kata Idham saat dimintai komentarnya soal kedatangan Wapres di acara kubu Muhaimin melalui sambungan telepon dari Surabaya, Minggu. Pada Mei lalu, Wapres membuka Musyawarah Nasional Alim Ulama PKB di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, yang digelar DPP PKB pimpinan KH Abdurrohman Chudlori- Choirul Anam. Kehadiran Wapres saat itu disikapi dengan aksi unjukrasa oleh pendukung PKB versi Mukatamar Semarang. Idham mengaku tidak berprasangka buruk terhadap Wapres yang bersedia menghadiri undangan kubu Muhaimin. "Pak Jusuf Kalla ingin menunjukkan sikap netralnya. Kalau dulu datang di acara kita, sekarang datang ke acaranya mereka," katanya. Hanya saja, Idham meyakini bahwa kehadiran Wapres akan dipolitisasi oleh kubu Muhaimin seolah-olah PKB hasil Muktamar Semarang telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Padahal, kata Idham, kehadiran Wapres itu merupakan hal yang biasa, apalagi yang dihadiri pertemuan eksekutif dan legislatif, mengingat pemerintah tengah mengoptimalkan koordinasi di tengah situasi politik dan kehidupan bangsa saat ini yang kurang menguntungkan. Mengenai pertemuan bertajuk Pertemuan Nasional Eksekutif-Legislatif PKB digelar kubu Muhaimin, Idham sendiri meragukan "keaslian" lebih 200 pimpinan DPRD dan kepala daerah yang datang mengingat saat ini para anggota DPR sedang reses. Sebagian besar sedang kunjungan ke daerah, ada pula yang kunjungan ke luar negeri, dan ada yang menunaikan ibadah umrah. "Saya juga dapat kepastian bahwa seluruh anggota DPRD Jawa Timur tidak hadir. Demikian juga dengan para pimpinan DPRD di Jatim dan Jateng. Mungkin kalau beberapa anggota DPRD dan kepala daerah hadir, iya, tapi selebihnya adalah palsu," katanya. Menurut Idham, pihaknya juga mendapatkan konfirmasi dari DPRD-DPRD di luar Jawa yang mengatakan tidak hadir dalam acara tersebut. "Mereka kan biasa main klaim dan rajin menjalankan politik seolah-olah. Bahwa seolah-olah legislatif dan ekskutif banyak yang hadir padahal cuma klaim saja," katanya.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
