Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Dave Laksono turut menanggapi penilaian kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang dianggap jelek dari Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
"Saya kira Pak Anies dan Mas Ganjar tidak adil dalam memberikan penilaian terhadap kinerja Pak Prabowo sebagai Menhan. Faktanya di DPR, partai-partai pendukung Pak Anies dan Mas Ganjar itu semuanya memberikan penilaian yang sangat bagus," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Dia berpendapat penilaian dua calon presiden itu bentuk kontradiksi politik. Harusnya baik Anies maupun Ganjar sadar bahwa partai-partai politik pendukung mereka selama ini memberikan dukungan, sekaligus penilaian yang sangat baik terhadap kinerja Kemhan di bawah komando Prabowo Subianto.
"Tapi di acara debat, tiba-tiba dibilang jelek. Ini aneh dan kontras aja, semua partainya pada bilang bagus kok, capresnya bilang jelek," katanya menegaskan.
Komisi I DPR RI merupakan komisi yang membidangi isu pertahanan, luar negeri, dan komunikasi-informatika. Bahkan kata Dave, partai pengusung di Komisi I turut mendukung seluruh program-program pertahanan yang disusun oleh Menhan.
"Bahkan tokoh-tokoh sentral partai politik pengusung paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3 yang duduk di Komisi 1 DPR, tidak pernah mengkritisi kebijakan teknis dan kinerja Kemhan. Sebaliknya mereka malah mendukung setiap kebijakan Menhan," ungkapnya.
Lanjut dia, Ketua Umum PPK Kosgoro itu juga menegaskan bahwa data pertahanan merupakan informasi yang bersifat rahasia, dan memiliki risiko bagi kedaulatan negara jika menyampaikan secara terbuka di hadapan publik.
"Bahwa dalam berbagai macam isu pertahanan, ada hal-hal yang memang sensitif tidak bisa dibuka. Tentang kekuatan, pesawat tempur, alutsista pertahanan, akan membuka rahasia negara, karena isu pertahanan sensitif," jelasnya.
Baca juga: Ketua Komisi I DPR catat paparan Anies dan Ganjar kawal Prabowo debat
Baca juga: Prabowo: Indonesia sedang membuat kapal perang jenis fregat sendiri
Baca juga: Ketua Komisi I tegaskan data pertahanan tidak bisa dibuka sembarangan
Pewarta: Fauzi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024