Bawaslu Garut sebut 17 kecamatan kekurangan pelamar jadi pengawas TPS

"Perpanjangan dilakukan kalau jumlah calon PTPS belum memenuhi kebutuhan dari jumlah TPS di masing-masing kecamatan,"

Garut (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut, Jawa Barat menyebutkan sebanyak 17 dari 42 kecamatan kekurangan minat orang melamar menjadi pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, sehingga batas waktu perekrutan diperpanjang untuk kecamatan tersebut.

"Perpanjangan dilakukan kalau jumlah calon PTPS belum memenuhi kebutuhan dari jumlah TPS di masing-masing kecamatan," kata Komisioner Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Humas Bawaslu Garut, Lamlam Masropah di Garut, Senin.

Ia menuturkan Bawaslu Garut membuka pengumuman perekrutan untuk masyarakat berusia minimal 21 tahun dengan pendidikan SMA sederajat menjadi pengawas TPS Pemilu 2024 mulai 2 sampai 6 Januari 2023.

Hasil pemeriksaan berkas administrasi, kata dia, tercatat yang melamar sebanyak 9.868 orang tersebar di 42 kecamatan, namun tercatat ada 17 kecamatan belum terpenuhi kebutuhan pelamar pengawas, sehingga diperpanjang proses perekrutannya.

"Laki-laki 6.137, perempuan 3.701, jumlah keseluruhan 9.868. Sementara jumlah kecamatan yang diperpanjang 17 kecamatan," katanya.

Ia menyebutkan 17 kecamatan yang belum memenuhi jumlah kebutuhan yakni Kecamatan Balubur Limbangan, Cigedug, Banyuresmi, Singajaya, Bayongbong, Kersamanah, Pakenjeng, Talegong, Cisompet, Samarang, Malangbong, Cikelet, Pasirwangi, Selaawi, Peundeuy, Bungbulang, dan Kadungora.

Maksud belum memenuhi kebutuhan itu, kata dia, misalkan di satu kecamatan membutuhkan pengawas untuk 150 TPS, namun yang melamar atau daftar menjadi pengawas baru 130 orang, jadi masih kekurangan 20 orang.

"Bukan tidak sesuai kebutuhan, tapi belum memenuhi kebutuhan. Misal, Kecamatan Cihurip membutuhkan 150 TPS, tapi sampai hari H pendaftaran ditutup, masih 130," katanya.

Ia menyampaikan perpanjangan waktu diberlakukan selama dua hari atau sampai 8 Januari 2023, apabila hasilnya masih tidak memenuhi kebutuhan maka akan dibuka alternatif lain yakni membolehkan pelamar usia minimal 17 tahun.

Namun apabila dalam satu kecamatan tersebut tidak memenuhi jumlah kebutuhan pengawas TPS, kata dia, maka berdasarkan Peraturan Bawaslu, pelaksana pengawasan akan dilakukan oleh staf panwascam atau Bawaslu.

"Yang paling terakhir adalah memberikan penugasan khusus kepada PKD dan atau staf panwascam untuk melakukan pengawasan terhadap TPS tertentu yang belum memiliki PTPS, tapi sekali lagi di Garut ini jarang terjadi," kata Lam Lam.

Bawaslu Garut dalam pengawasan saat pelaksanaan Pemilu 2024 di TPS dengan jumlah kebutuhan 8.000 orang atau sesuai dengan aturan yakni satu pengawas satu TPS.

Petugas pengawas akan melaksanakan tugasnya sesuai peraturan selama 23 hari atau dibubarkan paling lambat tujuh hari setelah pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.

Petugas pengawas TPS akan mendapatkan hak honornya sesuai ketentuan sebesar Rp1 juta atau naik besaran honornya dibandingkan Pemilu 2019 yang mendapatkan honor Rp650 ribu.