Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa pihaknya telah menjadwalkan waktu pertemuan dengan KPU RI.
“Surat sudah dikirim ke KPU RI. Saat ini kami masih menunggu jawaban,” kata Todung seperti dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Todung mengatakan bahwa pertemuan antara TPN Ganjar-Mahfud dengan KPU akan menjadi wadah berdiskusi maupun memberikan masukan mengenai proses Pemilu dan keterlibatan masyarakat.
“Pertemuan ini menjadi wadah bagi kami untuk memperoleh pemahaman, berkontribusi, memberikan masukan, dan mendiskusikan ide-ide yang dapat meningkatkan transparansi, keadilan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan umum,” katanya.
Sementara itu, Todung mengingatkan agar penyelenggaraan Pemilu 2024 jangan sampai ternodai oleh manuver dan intrik politik yang dilakukan oleh sejumlah pihak dengan mengatasnamakan demokrasi.
Ia juga mengingatkan bahwa asas Pemilu harus menjadi landasan utama dan dipahami oleh semua pihak. Terlebih, lanjut dia, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan tegas menyatakan bahwa Pemilu di Indonesia dilaksanakan berdasarkan enam asas utama, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).
“Luber jurdil menjadi fondasi bagi penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan bermartabat di Indonesia. Selain itu, kekuatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi pilar utama,” kata Todung.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut satu, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut dua, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut tiga.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024
