Pakar nilai solusi akses teknologi canggih 3 capres tidak konkret

"Sayangnya bagi saya, baik Anies lalu juga Prabowo dan Ganjar itu tidak ada yang memberi penjelasan secara konkret kebijakan apa saja,"

Jakarta (ANTARA) - Pakar Militer dan Pertahanan Anton Aliabbas menilai solusi yang disampaikan oleh tiga calon presiden (capres) terkait kebijakan untuk mengakses teknologi canggih tidak konkret.

"Sayangnya bagi saya, baik Anies lalu juga Prabowo dan Ganjar itu tidak ada yang memberi penjelasan secara konkret kebijakan apa saja," kata Anton kepada ANTARA di Jakarta, Minggu (7/1).

Komentar Anton itu untuk menanggapi jawaban solusi yang ditawarkan para capres dari pertanyaan dalam Debat Ketiga Capres 2024 tentang kebijakan yang mungkin bisa dilakukan untuk mengakses teknologi canggih seperti teknologi siber, geospasial dan sebagainya.

Dari pertanyaan yang disampaikan dalam debat tersebut, capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberi penekanan tentang perlunya membangun sistem yang komprehensif dan perlunya melakukan pengadaan teknologi.

Sementara capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menekankan perlunya membangun sumber daya manusia (SDM) untuk menguasai teknologi.

Sedangkan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjawab bahwa Indonesia perlu melakukan penguatan terhadap sistem teknologi canggih guna memperkuat pertahanan nasional.

Anton menilai ketiga jawaban tersebut tidak menjawab persoalan yang dihadapi untuk dapat mengakses teknologi canggih, karena teknologi-teknologi tersebut biasanya sangat dibatasi aksesnya oleh negara-negara produsen.

"Ketika bicara teknologi mahal, teknologi canggih, ini negara-negara produsen pasti akan mengunci. Nah, bagaimana kita kemudian bisa mengakses teknologi canggih itu?," katanya.

"Jadi, bagi saya cerita tentang pertahanan dari tiga capres itu tidak ada yang menjawab soal itu," kata dia lebih lanjut.

Sementara itu, terkait isu tumpang tindih di lembaga pertahanan dan keamanan, Anton menilai jawaban dari Ganjar dan Prabowo senada.

"Jadi, tawaran Pak Ganjar lumayan runtut karena problemnya memang pertama tentang regulasi. Jadi, mau tidak mau harmonisasi dan sinkronisasi terkait regulasi yang tumpang tindih pasti berawalnya pada tatanan kewenangan. Kewenangan itu diberikan oleh regulasi," kata dia.

"Dan Pak Prabowo, konteksnya adalah dia hanya ingin menambahkan bagaimana kemudian setelah tumpang tindih itu bisa diatasi, maka perbaiki kualitas hidup," kata Anton lebih lanjut.

Sementara itu, Anton menilai jawaban dari Anies terkait tumpang tindih di dalam regulasi itu adalah bahwa dia ingin terlebih dahulu memetakan dan mengidentifikasi ancaman dan tantangan yang dihadapi sebelum melakukan penataan ulang dan melibatkan unsur yang lain.

"Ini yang memang menjadi menarik karena biasanya ketika kita bicara harmonisasi-sinkronisasi itu pasti akan berbicara tentang identifikasi ancaman dan tantangan. Jadi, tidak ujug-ujug harmonisasi dan sinkronisasi itu kemudian menihilkan identifikasi ancaman dan tantangan baru," demikian kata Anton.