Oposisi Suriah usulkan peta jalan peralihan

Rekonsiliasi nasional akan dicapai melalui proses keadilan transisi yang panjang yang di dalamnya keadilan dijamin bagi semua korban Suriah."

Beirut (ANTARA News) - Para pegiat oposisi Suriah, termasuk anggota-anggota Koalisi Nasional, telah merancang satu peta jalan untuk mencapai rekonsiliasi nasional dan keadilan bagi "semua korban Suriah," satu pernyataan menyebutkan Selasa.

Peta jalan itu akan dipaparkan pada Rabu dalam pertemuan yang juga akan dihadiri Ketua Koalisi Nasional Ahmed Jarba, tetapi belum disetujui secara resmi oleh kelompok penentang kunci, lapor AFP.

"Rekonsiliasi nasional akan dicapai melalui proses keadilan transisi yang panjang yang di dalamnya keadilan dijamin bagi semua korban Suriah," demikian pernyataan yang menyebutkan garis-garis besar peta jalan itu.

Pernyataan tersebut muncul di tengah laporan-laporan tentang kekejaman yang dilakukan pasukan rezim dan pejuang dalam konflik Suriah.

Pergolakan terjadi di negara itu menyusul unjuk rasa antipemerintah yang semula berlangsung damai pada Maret 2011. Lebih 100.000 orang meninggal dalam perang berdarah itu.

Para pejuang telah dituduh melakukan berbagai kekejaman termasuk eksekusi. Pasukan yang membela rezim Presiden Bashar al-Assad, termasuk angkatan darat dan kelompok-kelompok milisi, juga telah dituduh melakukan kekejaman sama dan juga pembunuhan massal berlatar belakang sektarian.

Proposal itu juga menyerukan perlucutan dan restrukturisasi pasukan keamanan Suriah untuk mencopot "para perwira korup". "Seluruh kelompok-kelompok bersenjata akan dilucuti, didemobilisasi dan diintegrasikan kembali ke masyarakat Suriah."

Peta jalan itu juga merancang rencana-rencana bagi sistem politik Suriah setelah jatuhnya rezim Suriah, dengan menyerukan suatu "sistem presidensial/parlementer hibrid"

Diusulkan menggunakan konstitusi 1950 sebagai basis bagi sistem baru, dengan majelis konstitusional terpilih yang diberi mandat untuk memutuskan modifikasi.

Konstitusi Suriah memberi penghargaan lebih tinggi pada legilatif daripada eksekutif dan menyatakan kepala negara harus seorang Muslim.

Kelompok di belakang proposal itu, Syrian Expert House, mencakup 300 pegiat, ahli hukum dan para anggota Dewan Nasional Suriah dan Koalisi Nasional yang beroposisi.

Para pejabat pemerintah yang membelot dan panglima pejuang juga berperan serta dalam proses merancang proposal itu, kata kelompok tersebut.

Dokumen itu disiarkan sementara pertempuran terus berlanjut di medan tempur di Suriah, termasuk pertempuran di Deir Ezzor di bagian timur Suriah dan Latakia di kawasan pesisir, provinsi tempat asal Presiden Bashar.

Penerjemah: Mohamad Anthoni