Kuasa Hukum Firli Bahuri hormati keputusan Romli Atmasasmita

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar menyatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan Prof Romli Atmasasmita yang menolak menjadi saksi meringankan dalam kasus yang dihadapi kliennya.

"Dia tetap mau untuk menjadi ahli kami gitu ya, ya kita hormati sikap beliau selaku begawan hukum," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Prof Romli Atmasasmita memberi contoh juga kepada publik bahwa untuk saksi meringankan itu memang orang yang tahu persis sehari-hari, berinteraksi dengan orang yang akan berikan keterangan meringankan.

Ian menambahkan, pihaknya masih menjajaki pengganti Romli Atmasasmita atau saksi yang meringankan (a de charge).

"Iya kita akan menjajaki pengganti beliau ya, saksi yang meringankan saksi, 'a de charge'. Kan Pasal 65 itu kan ketentuan wajib ya, dalam KUHAP bagi seseorang yang menjadi tersangka berhak untuk menghadirkan ahli atau saksi yang meringankan terhadap tuduhan," katanya.

Baca juga: Ditunjuk jadi saksi meringankan Firli, Romli Atmasasmita menolak
Baca juga: Polisi tunggu surat balasan terkait saksi meringankan Firli Bahuri

Guru besar bidang ilmu hukum internasional Universitas Padjadjaran, Prof Romli Atmasasmita menolak menjadi saksi meringankan (a de charge) bagi mantan Ketua KPK Firli Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo.

Hal tersebut disampaikan Romli setelah menerima surat panggilan dari pihak Kepolisian dan langsung membalas surat tersebut dengan sikap menolak menjadi "a de charge" bagi Firli Bahuri.

"Saya akan jawab dengan menyatakan tidak bersedia menjadi saksi kecuali saksi ahli," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Romli menjelaskan bahwa dirinya hanya bersedia menjadi saksi ahli dan siap memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik.

"Jika penyidik sulit menemukan bukti pemerasan kasus pemerasan dan berusaha ke arah TPPU maka penyidik harus menemukan indikasi harta Firli yang berasal dari kejahatan berdasarkan laporan PPATK sesuai Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2010," katanya.