Jayapura (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan agar para pejabat di Papua terutama Gubernur, Bupati dan Walikota, transparan mengelola dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi kepentingan kesejahteraan rakyat. Perintah itu disampaikan Presiden SBY dalam sambutannya pada cara penutupan lembaga Tim Inter Departemen (Interdep) Kerawanan Pangan di Kabupaten Yahukimo, di Distrik Kurima, Jumat (28/7). Presiden mengemukakan dana Otsus bagi Provinsi Papua yang mencapai Rp 14 trilyun tahun 2006 harus dikelola secara baik dan transparan dalam mengatasi kesulitan masyarakat di daerah itu, agar tidak lagi terjadi kasus rawan pangan seperti awal tahun ini. "Banyak daerah-daerah tersisolasi yang perlu mendapat perhatian secara serius di berbagai bidang pembangunan terutama pertanian, perikanan, pendidikan dan kesehatan, yang harus menjadi prioritas sehingga ke depan masyarakat tidak lagi mengalami seperti di Yahukimo," kata Kepala Negara. Menurut Presiden, pemerintah pusat telah secara serius memperhatikan masyarakat Papua melalui alokasi dana pusat yang lebih besar dibanding daerah lainnya di Tanah Air. Kondisi itu perlu sungguh-sungguh diperhatikan, agar ke depan dana Otsus dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat dalam arti peningkatan kesejahteraan. Presiden juga berharap, pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan khususnya di pedalaman, harus dipacu sehingga pelayanan sosial benar-benar dapat dirasakan masyarakat.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
