Senator Steve Padilla, memperkenalkan RUU Senat 892 dan 893, yang menetapkan sumber daya AI publik dan menciptakan kerangka kerja yang aman dan etis di sekitar AI untuk negara bagian, sebagaimana dilaporkan laman The Verge, Kamis.
RUU Senat 892 akan mewajibkan Departemen Teknologi California untuk mengembangkan standar keamanan, privasi, dan non-diskriminasi di sekitar layanan yang menggunakan AI. RUU itu juga melarang negara bagian California untuk mengontrak layanan AI apa pun kecuali jika penyedia layanan tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan.
RUU lainnya, 893, membahas pembentukan pusat penelitian AI di California yang akan menyediakan akses ke sumber daya komputasi dan data untuk para akademisi.
Baca juga: Wamenkominfo: Penyiapan Perpres AI perlu untuk payung hukum lebih kuat
Rancangan undang-undang Padilla mengikuti rancangan undang-undang sebelumnya yang diperkenalkan oleh Senator California Scott Wiener pada bulan September tahun lalu. RUU tersebut mengusulkan standar transparansi untuk model "perbatasan", serta langkah-langkah keamanan dan pendirian pusat penelitian AI negara bagian.
RUU tersebut diklasifikasikan sebagai RUU yang membutuhkan pengembangan lebih lanjut sebelum dapat disahkan.
California telah memiliki banyak perusahaan dan investor yang hanya berfokus pada AI. Negara bagian itu baru-baru ini mengesahkan beberapa undang-undang yang menargetkan sektor teknologi, seperti aturan keamanan daring yang menyeluruh untuk anak-anak dan undang-undang hak untuk memperbaiki.
Beberapa pembuat kebijakan federal telah mengusulkan undang-undang yang mengatur AI. Undang-Undang Transparansi Model Yayasan AI akan mewajibkan perusahaan AI untuk mengungkapkan sumber data pelatihan.
“No Fakes Act” berencana untuk menstandarisasi regulasi kemiripan untuk melindungi individu dari replika digital tanpa persetujuan mereka, dan ada beberapa rancangan undang-undang yang akan melarang penggunaan AI dalam iklan kampanye pemilu.
Namun, belum ada peraturan federal utama yang secara khusus membahas kekhawatiran baru-baru ini tentang keamanan AI, meskipun ada perintah eksekutif terkait teknologi tersebut dari pemerintahan Biden.
Hal itu membuat beberapa anggota parlemen negara bagian mengajukan undang-undang tingkat negara bagian. Seperti yang dilaporkan oleh Associated Press, Texas, Virginia Barat, North Dakota, Louisiana, dan Puerto Rico telah memerintahkan pemantauan atau studi sistem AI yang digunakan oleh lembaga-lembaga negara.
Sementara itu, Connecticut telah memutuskan untuk meninjau semua layanan AI yang mereka gunakan dan berencana untuk meninjau sistem ini secara teratur.
Baca juga: Menyusul SE, regulasi khusus untuk atur AI disiapkan
Baca juga: Regulator ruang siber China usulkan aturan untuk AI generatif
Baca juga: AS keluarkan aturan penggunaan AI
Baca juga: G7 akan adakan pertemuan pertama mengenai aturan AI pekan depan
Penerjemah: Pamela Sakina
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024
