Muhaimin: Polri, TNI, dan penyelenggara pemilu harus jaga netralitas

Jika memang ada pelanggaran maka sudah seharusnya ditindak dengan tegas oleh Bawaslu

Jakarta (ANTARA) - Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar mengingatkan kepada Polri, TNI, pemerintah, dan penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar tetap menjaga netralitas guna mewujudkan pesta demokrasi yang jujur dan adil.

"Kepada aparat polisi, pemda, Bawaslu, KPU, TNI, betul-betul diharapkan netralitasnya, karena pemilu ini untuk kepentingan nasional," kata Muhaimin dalam kunjungannya di kampung nelayan di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa.

Pernyataan itu disampaikan Muhaimin guna merespons pemasangan baliho Prabowo-Gibran di tulisan "Welcome to Batam" yang menjadi landmark atau markah tanah Kota Batam.

Baca juga: Jokowi: KPU betul-betul netral, tidak memihak

Baca juga: Mendagri tegaskan penjabat kepala daerah diganti karena tidak netral di Pemilu 2024

Ia menjelaskan, kampanye bukan hanya untuk kepentingan partai politik atau calon presiden, tetapi untuk kepentingan nasional sehingga sangat penting untuk menjaga proses demokrasi yang berintegritas dan tidak melanggar aturan.

Dia menilai jika memang agenda atau aktivitas pendukung kampanye dilakukan di ruang publik maka penyelenggara pemilu atau pihak terkait harus berlaku adil, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan sepihak.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu terus mengimbau agar semua pihak bersama-sama menjaga proses pemilu tetap kondusif.

"Jika memang ada pelanggaran maka sudah seharusnya ditindak dengan tegas oleh Bawaslu," tutur dia.

Pemasangan baliho Prabowo-Gibran di tulisan "Welcome to Batam" yang menjadi landmark atau markah tanah Kota Batam sempat terpasang beberapa hari sebelum pergantian tahun dan menjadi viral di media sosial.

Merespons hal itu, Bawaslu sempat berkoordinasi dengan Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran untuk wilayah Kepulauan Riau. Namun, Bawaslu justru mendapatkan informasi bahwa TKD mengeklaim sudah mendapatkan izin oleh pemerintah daerah untuk memasang baliho.

Menanggapi informasi itu, Bawaslu langsung mencopot baliho bergambar Prabowo-Gibran itu, karena dinilai melanggar aturan PKPU Nomor 20 Tahun 2023 yang menjelaskan bahwa fasilitas pemerintah hanya bisa digunakan untuk tempat kampanye tanpa dipasangi atribut kampanye.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.