... di dalam LP mendapat perlakuan istimewa, maka mereka mudah melakukan kegiatan apapun, termasuk memproduksi sabu dan ekstasi di dalam LP... "Jakarta (ANTARA News) - Untuk mengurangi jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan juga menghindari kejadian pabrik sabu dan ekstasi di dalam LP, sebaiknya pengadilan memperlakukan hukuman administrasi atau tuntutan ganti rugi.
"Misalnya seseorang korupsi Rp5 juta, tapi biaya untuk mengurus hingga vonis mencapai Rp60 juta-Rp100 juta. Lebih baik diberlakukan tuntutan ganti rugi saja dengan ditambah denda saja. Pidana badan belakangan," kata Ketua DPR, Marzuki Alie, di Jakarta, Kamis.
Terkait pabrik sabu dan ekstasi di LP Narkotika Cipinang dikarenakan perbedaan perlakuanantar sesama warga binaan sejak dijatuhkan vonis oleh pengadilan.
Narapidana "kasus kakap" diberi keiistimewaan dengan imbalan tertentu, sedang narapidana kasus biasa tidak akan bisa bermimpi mendapat fasilitas-fasilitas itu.
Yang kondang adalah kasus narapidana Gayus Tambunan bisa nonton kejuaraan tenis putri dunia di Bali dan terakhir, Freddy Budiman yang bisa mendapat "kamar asmara" dengan wanita pasangannya, di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta.
Sebetulnya, narapidana ataupun tahanan tidak boleh bebas berkomunikasi dengan dunia luar. Namun jamak diketahui bahwa mereka boleh atau bisa memiliki perangkat komunikasi dengan sejumlah latar penyebab.
"Jangan ada perlakuan berbeda sesama napi. Selama ini ada perlakuan dan kemudahan di dalam LP sehingga memudahkan bagi napi yang punya uang guna melakukan kegiatan di dalam LP," katanya.
Menurut dia, sejak seorang terdakwa divonis pengadilan, maka sejak itu tak ada lagi perbedaan, terutama saat berada dalam LP.
"LP juga bagian dari proses hukum. Kalau di dalam LP mendapat perlakuan istimewa, maka mereka mudah melakukan kegiatan apapun, termasuk memproduksi sabu dan ekstasi di dalam LP," kata Alie.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2013
