Panglima TNI baru harus jaga netralitas

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Najib mengatakan Panglima TNI pengganti Laksamana Agus Suhartono harus bisa menjaga netralitas TNI pada Pemilu 2014.

"Kalau kita ingin memiliki TNI yang profesional, maka kita semua, termasuk partai politik, mestinya sama-sama menjaga netralitas TNI tersebut dengan tidak mendekati dan mencoba menarik TNI ke politik," kata Najib di Jakarta, Selasa.

Najib juga berharap kepada masyarakat untuk bisa memberikan masukan kepada Komisi I DPR RI tentang sosok calon Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, termasuk soal 'Operasi Sajadah' di Jawa Barat.

"Karena itu, masukan masyarakat seperti itu ditunggu Komisi I sebagai bahan dan pertimbangan dalam proses fit and proper test Pak Moeldoko," kata Najib.

Yang pasti, sambung politisi PAN itu, dirinya tidak memiliki catatan buruk dari rekam jejak Moeldoko. Sebaliknya, kata Najib, Moeldoko telah menunjukkan sejumlah prestasi sehingga pada akhirnya mengantarkan yang bersangkutan menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Dan kini dipromosikan SBY Presiden untuk menjadi Panglima TNI.

Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso meminta Komisi I DPR untuk menanyakan dan mendalami informasi dugaan keterlibatan Jenderal Moeldoko dalam sebuah operasi bersandi 'Operasi Sajadah' dalam fit and proper test calon tunggal Panglima TNI.

Diberitakan operasi sajadah merupakan kode sandi yang dibuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Achmad Heryawan untuk menyisir para penganut Ahmadiyah di wilayah Jawa Barat.

Namun dahulu Moeldoko membantah TNI melakukan operasi sajadah terhadap warga Ahmadiyah. "Tidak benar operasi sajadah, yang dilakukan adalah gelar sajadah," ujarnya.

Menurut dia, gelar sajadah adalah berupa imbauan moral agar tidak ada kekerasaan terhadap Jemaat Ahmadiyah.