Menkeu minta DJPb perdalam fungsi perbendaharaan guna perkuat ekonomi

perlu meningkatkan kemampuan dalam menghubungkan pengelolaan APBN, khususnya dari sisi 'treasury function', dengan pengelolaan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memperdalam fungsi perbendaharaan agar dapat memperkuat pengelolaan ekonomi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kita semua di Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Perbendaharaan, perlu meningkatkan kemampuan dalam menghubungkan pengelolaan APBN, khususnya dari sisi treasury function, dengan pengelolaan ekonomi,” ujar Sri Mulyani dalam acara Tutup Kas Tahun Anggaran 2023, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Sri Mulyani mengatakan APBN bukan sebuah dokumen yang bersifat statis, melainkan terdapat pos-pos dan komponen yang bergerak mengikuti dinamika perekonomian.

APBN, lanjut dia, tidak bisa dipisahkan dari gerak perekonomian. Sebagai bendahara negara, Kementerian Keuangan harus mampu membaca gerak ekonomi secara keseluruhan sehingga mampu mendesain APBN dengan baik.

Oleh karena itu, Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara perlu memiliki kemampuan mengelola tools atau instrumen APBN itu agar tetap bisa kredibel, berkelanjutan dan dapat diandalkan. “Itu adalah sebuah tantangan bagi seluruh bendahara negara di seluruh dunia,” kata dia.

Baca juga: Menkeu ingatkan pegawai Kemenkeu untuk jaga integritas

Baca juga: Menkeu tinjau pengelolaan APBN oleh tiga KPPN di Jakarta

Dalam upaya meningkatkan kompetensi dan pengetahuan Kementerian Keuangan, terutama fungsi perbendaharaan, Menkeu meminta Ditjen Perbendaharaan untuk melakukan benchmark dengan berbagai institusi, baik institusi perbankan maupun Kementerian Keuangan negara-negara yang lain.

Hal itu juga termasuk hubungan dengan Bank Indonesia serta sektor keuangan secara keseluruhan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah.

“Karena ini merupakan salah satu bentuk kita untuk makin menciptakan apa yang disebut demokrasi yang sehat. Bagaimana kita semuanya bisa terus menjelaskan mengenai operasi APBN #UangKita. Itu adalah untuk anak-anak dan untuk seluruh bangsa Indonesia sehingga mereka bisa menghargai bagaimana sebuah pengelolaan keuangan negara itu dilakukan,” jelas Menkeu.

Baca juga: Menkeu minta perbankan tidak tahan penyaluran kredit pada 2024

Baca juga: Menkeu sebut penerimaan pajak jadi perhatian kebijakan fiskal 2024