Kejati Kepri kembangkan sistem optimalisasi PNBP di sektor kelautan

Tanjungpinang (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi(Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) mengembangkan sistem Command Center Maritime (CCM) dalam upaya meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan sinergisitas penegakan hukum di sektor kelautan.

"CCM ini merupakan kolaborasi antara Kejati dengan Pemerintah Provinsi Kepri dan berbagai instansi vertikal sektor kelautan," kata Kepala Kejati Kepri, Rudi Margono usai memimpin rapat koordinasi lintas sektor di Aula Sasana Baharuddin Lopan, Tanjungpinang, Jumat.

Rudi Margono menekankan pentingnya sinergi dengan pemangku kepentingan di sektor kelautan terkait optimalisasi PNBP di sektor kelautan dan pelabuhan serta pelayanan terhadap masyarakat dalam sisi yang belum maksimal.

Menurutnya, kehadiran CCM akan dimanfaatkan untuk memonitor dan mengelola lalu lintas maritim, serta menyediakan data penting untuk penegakan hukum dan pengawasan kelautan.

"Sistem ini akan melibatkan kerja sama dengan berbagai instansi seperti Kanwil Bea Cukai Kepri, KSOP Tanjungpinang dan Batam, serta Pelindo Tanjungpinang," ungkapnya.

Lanjutnya, optimalisasi PNBP akan dilakukan melalui audit rutin di pelabuhan, investigasi atas indikasi penyalahgunaan, peningkatan transparansi tarif biaya sandar, pelatihan regulasi PNBP, penggunaan teknologi untuk digitalisasi pengelolaan PNBP, dan kerjasama lintas sektoral untuk meningkatkan efisiensi.

"CCM diharapkan dapat menjadi model untuk penegakan hukum maritim dan optimalisasi PNBP di seluruh Indonesia, mengingat posisi strategis Provinsi Kepri sebagai provinsi kelautan terbesar di negara ini," ujarnya.

Sementara, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyoroti urgensi CCM dalam menjaga kelestarian laut dan mendukung pengawasan kelautan.

Ia mengapresiasi inovasi Kejati Kepri dan menandaskan pentingnya kerja sama lintas sektoral untuk keberhasilan CCM.

"Berbagai inovasi yang dihadirkan Kejati Kepri ini sangat membantu penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan saya sepakat optimalisasi PNBP di sektor kelautan sangat dibutuhkan Kepri yang luas perairan lautnya mencapai 96 persen," kata Gubernur Ansar.

Dalam rapat itu juga dilakukan penandatanganan pakta integritas untuk meningkatkan sinergisitas penegakan hukum dan mendorong peningkatan pendapatan negara di bidang kemaritiman.
Baca juga: Kejati Kepri ingatkan potensi korupsi penggunaan dana desa
Baca juga: Kejati Kepri berikan penyuluhan hukum ke warga Suku Laut di Lingga