Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan meminta pemerintah menegur semua pihak yang membatasi kegiatan kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
Pernyataan tersebut diungkapkan Anies karena Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (THN AMIN) pada Kamis (28/12) menyampaikan, adanya enam kali pembatalan kegiatan kampanye di berbagai daerah.
"Kami harus minta ketegasan dari pemerintah pusat untuk menegur semua yang membatasi kegiatan berupa kampanye. Bukan kami yang memprotes, malah pemerintah pusat yang harusnya memprotes," kata Anies dalam keterangan tertulis usai mengikuti acara pertemuan Tokoh Tuban dan Bojonegoro di Pondok Pesantren Bahrul Huda, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Jumat.
Dia mengatakan dirinya sebagai kontestan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 tidak seharusnya melakukan protes. Menurut dia, menteri dalam negeri, dan presiden yang harus memberikan teguran, serta meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tegas ke penyelenggara pemilu di daerah.
"Pemerintah pusat sudah mengatakan netral, lalu ada pemerintah daerah yang tidak netral, maka Mendagri dan Presiden harus menegur, KPU harus menegaskan ke bawah," katanya.
Sebelumya KPU pada Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal paslon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca juga: Timnas AMIN optimistis Anies-Muhaimin lolos putaran kedua Pilpres 2024
Baca juga: Timnas AMIN luncurkan program "Canvasing sapa warga"
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2023
