Sosiolog: Insentif guru ngaji perlu direalisasikan Ganjar-Mahfud

Jakarta (ANTARA) - Sosiolog dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tantan Hermansah menyatakan program insentif untuk guru ngaji perlu direalisasikan, jika pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md terpilih presiden dan wakil presiden RI.

"Tunjangan bagi guru ngaji bisa dilihat dari dua hal. Pertama, dari perspektif kepantasan, program ini tentu sangat baik dan patut disambut dengan rasa syukur. Kita tahu guru ngaji itu adalah sosok yang selama ini mengkontribusikan diri untuk kebaikan masyarakat, namun tidak pernah diberikan penghargaan," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Program insentif bagi guru ngaji di seluruh Indonesia merupakan satu dari 21 program unggulan Ganjar-Mahfud. Dengan program tersebut, seluruh guru ngaji akan menerima insentif sebesar Rp1 juta setiap bulan. Sejauh ini, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud telah mengumpulkan sebanyak 928 ribu guru ngaji di seluruh Indonesia.

Menurut dia, program bagi guru ngaji dapat merangsang pendidikan agama bisa terselenggara secara baik di masyarakat.

Tantan mengatakan secara sosiologis, program ini sangat baik untuk menghasilkan guru-guru atau anak didik yang baik. Namun, dia melihat ada sengkarut masalah yang sangat pelik terkait kelembagaan guru ngaji. Sebab, guru ngaji di Indonesia memiliki ragam tipologi.

"Ada guru ngaji yang terafiliasi institusi formal seperti masjid dan sekolah atau madrasah dan pesantren, tetapi ada juga mereka yang independen," ungkapnya.

Pasangan Ganjar-Mahfud, menurut dia, perlu merancang parameter yang berkeadilan untuk mendata guru ngaji yang layak diberi insentif. Sebab, bukan tidak mungkin guru ngaji yang tidak terafiliasi dengan institusi formal yang justru dengan tulus hati mengajar ngaji di masyarakat.

Dia berpesan, sebelum mengeksekusi program memberi gaji guru ngaji, Ganjar-Mahfud perlu terlebih dahulu merancang aturan dan instrumen negara untuk menjadi acuan menetapkan standar guru ngaji dan mengeluarkan sertifikasi guru ngaji.

"Posisi guru ngaji belum termaktub dalam undang-undang apa pun. Jika ini menjadi program nasional maka Ganjar Mahfud harus buat instrumen kenegaraan dan pemerintahan berupa aturan yang menyebutkan bahwa setiap guru ngaji yang tersertifikasi dan standarisasi oleh lembaga negara yang diizinkan oleh negara maka dia berhak mendapatkan insentif," katanya.

Secara terpisah, juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Usman M. Tokan mengatakan bila program gaji guru ngaji berangkat dari keresahan pasangan Ganjar-Mahfud lantaran melihat guru ngaji kerap diabaikan negara.

"Padahal, mereka yang akan melahirkan generasi berakhlakul karimah, generasi penerus pejuang menuju Indonesia unggul,"ucap Usman.

Menurut Usman, bila nantinya ada lembaga negara yang ditunjuk untuk mengkaji standarisasi dan sertifikasi guru ngaji yang akan diberi gaji oleh negara.

"Program ini tentunya nanti dikaji lebih dalam oleh lembaga yang berwewenang, berapa banyak jumlahnya, berapa besar gaji yang harus diberikan setiap bulan," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta pemilu presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.