Pejabat Pemprov DKI harus paham etika penggunaan media sosial

Jakarta (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memahami etika dalam penggunaan media sosial.

"Menjelang tahun politik, saya juga minta kepada seluruh pejabat dan ASN agar tetap menjaga netralitas dan menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan," kata Heru pada pelantikan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu.

Dia mengingatkan bahwa prinsip netralitas harus ditegakkan sebagai bentuk kontribusi dalam membangun Kota Jakarta yang demokratis, adil dan bermartabat.

Heru juga menyebutkan, sudah seharusnya pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta peka dan empati terhadap kehidupan sosial bermasyarakat, seperti tidak menunjukkan gaya hidup berlebihan, baik secara langsung maupun media sosial (flexing).

Baca juga: Bawaslu DKI lakukan pengawasan politik uang hingga netralitas ASN

Selain itu, Heru menekankan bahwa para pejabat di tingkat eselon III dan IV harus memiliki kesiapan untuk mendukung dan membantu pekerjaan eselon II. Lalu, berbagai opsi dan solusi rekomendasi untuk menyelesaikan tugas dan efisien demi mencapai tujuan bersama.

Kemudian, Heru mengimbau para pejabat eselon III dan eselon IV agar memahami dan mengingat dengan baik terkait komunikasi, tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing demi meningkatkan kompetensi dan menjaga profesionalitasnya dalam bekerja.

Apalagi, Kota Jakarta saat ini sedang bertransformasi dari status Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang berfungsi sebagai pusat perekonomian nasional dan kota bisnis berskala global.

Baca juga: Pj Gubernur DKI: ASN yang tidak netral bisa diberhentikan

Sehingga, kata dia, seluruh jajaran perlu mempelajari dan memahami konsep "Global City" dalam mengimplementasikan pelaksanaan tugas masing-masing demi menaikkan indeks "Global City" dan Jakarta menuju Kota Global.

"Setiap pejabat membangun tim kerja yang memiliki etos kerja sama, hindari memberikan perintah tanpa melakukan pendampingan dan pengawasan. Seluruh pekerjaan juga harus dianalisis secara cermat," ujar Heru.

Heru melantik, mengukuhkan dan mengambil sumpah jabatan sebanyak 203 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pejabat yang dilantik berasal dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta sebanyak 122 orang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) DKI Jakarta sebanyak 16 orang serta Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebanyak 65 orang.
Baca juga: ASN DKI dilarang foto dan "like" unggahan capres-cawapres