Rencana reklamasi 17 pulau diharapkan sesuai peta NKRI

Keberadaan 17 pulau buatan itu nantinya akan sangat mempengaruhi kondisi oseanografi perairan laut di kawasan Kepulauan Seribu dan sekitarnya,"

Jakarta (ANTARA News) - Rencana reklamasi atau pembuatan pulau buatan sebanyak 17 buah di Teluk Jakarta dinilai oleh Indonesia Maritime Institute (IMI) sebagai proyek ambisius yang lebih mementingkan keuntungan finansial daripada kelestarian lingkungan.

Direktur Litbang IMI, Dondi Arafat dalam keterangan pers, di Jakarta, Jumat, menegaskan bahwa proyek tersebut menunjukkan bahwa Pemprov DKI belum memahami tentang ekosistem laut.

Dia mendesak Pemprov DKI meninjau ulang rencana tersebut, karena upaya itu akan merusak ekosistem hayati laut yang ada di Kepulauan Seribu.

"Keberadaan 17 pulau buatan itu nantinya akan sangat mempengaruhi kondisi oseanografi perairan laut di kawasan Kepulauan Seribu dan sekitarnya," katanya.

Selain itu, Dondi juga mengatakan selama pelaksanaan reklamasi, akan menimbulkan peningkatan kekeruhan air laut dari sebaran partikel sedimen yang berasal dari reklamasi itu.

"Kondisi ini tentu akan berpengaruh buruk terhadap ekosistem laut. Perubahan pola arus yang juga akan ditimbulkan akan memberi peluang hanyutnya polutan di dasar Teluk Jakarta ke perairan lepas, sehingga akan merusak ekosistem hayati laut yang akan dilaluinya," tambah Dondi.

Dia menyarankan, sebaiknya, Pemprov DKI mengundang para ahli-ahli kelautan sebelum merencanakan hal itu.

Dondi memepertanyakan, apa yang ada dipikiran Pemprov DKI tersebut dalam mereklamasi 17 pulau. Padahal, Indonesia mempunyai ribuan pulau yang semuanya bisa dikelola jika ada ketulusan, bukan lantas membuat pulau baru.

Sebelumnya diberitakan, rencana Pemprov DKI untuk mereklamasi 17 pulau disampaikan oleh Direktur Utama PT Jakpro, Budhi Karya.

Menurutnya, konsep pembangunan reklamasi pulau tersebut perlu dituangkan dalam bentuk Pergub atau Perda untuk sebgai "payung hukum".(*)