Artinya soal pangan kita tergantung negara lain. Kita tidak mandiri di bidang pangan,"Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi IV DPR Siswono Yudho Husodo menilai melambungnya harga beberapa kebutuhan pokok yang terjadi saat ini membuktikan adanya kesalahan kebijakan pangan dan ketidaksiapan pemerintah untuk mengelola manajemen pangan nasional yang menyengsarakan seluruh warga negara Indonesia.
"Permasalahan soal pangan ini jelas dan solusinyapun jelas. Tapi mengapa selalu terjadi. Jadi ada kesalahan dalam kebijakan pangan," kata Siswono itu pada keterangan pers di Senayan Jakarta, Kamis.
Lebih lanjut Siswono menjelaskan dari data yang ada kebutuhan pangan Indonesia hampir semuanya dipenuhi melalui impor. Siswono menjelaskan kebutuhan beras, Indonesia masih impor sebesar lima persen. Untuk daging sapi masih impor 20 persen (atau 650 ribu ton), gula impor 37 persen (1,3 juta ton), Gandum impor 100 persen (6,4 juta ton), Bawang putih masih impor 90 persen, begitu pula Jagung masih impor 20 persen.
"Artinya soal pangan kita tergantung negara lain. Kita tidak mandiri di bidang pangan," kata Siswono.
Menurut Siswono, melambungnya harga beberapa kebutuhan pokok yang terjadi saat ini adalah bukti ketidaksiapan pemerintah untuk mengelola manajemen pangan nasional yang menyengsarakan seluruh warga negara Indonesia.
"Melambungnya harga itu, membuat pemerintah memotong kompas dalam mengendalikan harga melalui skema impor dari negara lain," kata Siswono.
Ketidakmampuan pemerintah sebagai regulator untuk mengendalikan harga beberapa kebutuhan pokok, tambahnya telah mengakibatkan meningkatnya penderitaan masyarakat.
Dari data yang ada hingga Juni 2013, telah diimpor cabai 22.737 ton dan bawang merah 60.000 ton dan saat ini akan ditambah kuota impor cabai sebanyak 9.715 ton dan bawang merah 16.781 ton.
"Belum lagi komoditas lain seperti kedelai dan yang sangat ironis garam saja kita impor," tegasnya.
Untuk mengatasi masalah itu, tambah Siswono, hal yang harus dilakukan adalah menerapkan pola manajemen pertanian dengan ketat. Artinya, pendataan terhadap luas areal lahan yang dimiliki Indonesia berapa, pengaturan pola tanam, jadwal panen dan distribusi yang tepat akan menjadi solusi yang baik.
Siswono mengingatkan hal yang tidak kalah penting adalah penghapusan praktik-praktik yang tidak benar dalam jalur perdagangan agribisnis dan hortikultura. Adanya oknum yang menahan produk dan melepasnya saat harga melambung harus dihapuskan.
(J004/R010)
Pewarta: Jaka Suryo
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
