"Namun sifatnya situasional. Seperti ketika angkutan umum yang mungkin terbatas, maka boleh saja. Asalkan tetap bisa menjaga dan merawat aset tersebut dengan baik," kata Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit kepada Antara di Pekanbaru, Rabu malam (31/7).
Mambang Mit mengatakan, pihaknya masih memberi toleransi bagi pejabat yang memang memiliki fasilitas pribadi namun terbatas.
Sebelumnya, di Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengingatkan agar mobil dinas tidak digunakan untuk kepentingan mudik, karena peruntukkan mobil dinas itu untuk keperluan pekerjaan.
Menanggapi pernyataan Mendagri itu, Mambang mengaku telah mengetahuinya dan berupaya untuk menjalankan apa yang diperintahkan.
"Namun sekali lagi dijelaskan, bahwa penggunaan mobil dinas sifatnya situasional. Artinya tidak mutlak semua pejabat boleh membawa mobil dinas untuk mudik. Kalau memang sudah memiliki mobil pribadi, tidak lagi dibenarkan," katanya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melarang pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) mudik menggunakan kendaraan dinas dan jika hal itu dilanggar sama halnya dengan korupsi.
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyatakan, pemerintah daerah yang menyetujui para pejabat atau PNS menggunakan mobil dinas untuk mudik, adalah hal yang tidak benar.
Menurutnya, tujuan penggunaan mobil dinas adalah untuk melayani masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi pejabatnya.
Menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK itu, Mambang kembali menyatakan bahwa apa yang menjadi keputusananya adalah tidak mutlak.
(KR-FZR/E008)
Pewarta: Fazar Muhardi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2013
