Negara belum sepenuhnya kuasai energi nasional

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Ali Masykur Musa mengatakan, negara belum sepenuhnya menguasai sumber daya energi. Padahal, Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya energi.

Oleh karena itu, katanya di Jakarta, Rabu, kemandirian energi nasional harus segera diwujudkan.

"Masyarakat belum bisa menikmati kemakmuran dari kekayaan sumber daya alam yang kita miliki. Kemandirian energi belum terwujud," kata Ali Masykur Musa pada diskusi Membangun Paradigma Baru Kemandirian Energi oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Cikini, Rabu.

Pria yang biasa dipanggil Cak Ali itu menilai, penyebab kemandirian energi belum terwujud adalah terlalu dominannya perusahaan asing dalam mengelola sumber daya alam kita.

Dikatakannya, asing menguasai 70 persen pertambangan migas, 75 persen tambang batu bara, bauksit, nikel, dan timah sebanyak 85 persen tambang tembaga dan emas serta 50 persen perkebunan sawit.

"Ironisnya, Pertamina, BUMN Migas kita hanya menguasai tujuh belas persen produksi dan cadangan migas nasional. Sementara itu, tiga belas persen sisanya adalah share perusahaan-perusahaan swasta nasional," ungkapnya.

Selain dominasi perusahaan asing yang menggurita, faktor lain adalah tingkat ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil tak terbarui di tengah potensi sumber-sumber energi lain yang melimpah.

"Demi kepentingan masyarakat paradigma tersebut harus mulai di ubah," tegas tokoh muda NU ini.

Agar masalah ini tidak berlarut-larut, ia menawarkan solusi, yakni merevisi UU Migas dan UU Minerba yang memungkinkan seluruh sumber daya energi dan pertambangan diusahakan dan dikuasai oleh negara sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 33 UUD 1945.

"Hanya dengan cara itulah kesejahteraan rakyat Indonesia dapat segera tercapai," kata mantan Ketua Umum PKB versi Gus Dur (KLB Parung) itu.