Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M Lutfhi mengatakan rencana investasi pada Juli 2006 menunjukkan kecenderungan naik 24 persen dibandingkan bulan yang sama 2005, sehingga diyakini target pertumbuhan investasi 15,2 persen pada 2006. "Kuartal pertama untuk rencana investasi itu memang terkoreksi kira-kira 30 persen dan kuartal kedua sudah mulai terkejar. Sekarang ada pertumbuhan lima persen," kata Lutfhi di Karawang, Jawa Barat, Kamis, usai menghadiri peletakan batu pertama pabrik baru PT HM Sampoerna. Kecenderungan membaiknya arus investasi tersebut menurut dia juga terlihat dari data yang dimiliki instansi yang dipimpinnya bahwa pada 1 Juli sampai 25 Juli 2006 ada pertumbuhan investasi sebesar 24 persen dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. "Jadi mudah-mudahan semester kedua 2006 bisa mengikuti trend yang ada (kenaikan investasi)," katanya. Karena pada semester pertama rencana investasi sudah naik lima persen dibandingkan periode yang sama 2005. Luthfi optimis pada semester kedua rencana maupun realisasi investasi akan semakin meningkat, karena biasanya setelah kenaikan tarif listrik, bbm, dan devaluasi, maka para investor akan menghitung ulang rencana investasinya. "Sekarang setelah mereka dapat harga yang baik, mereka mulai menanam investasi lagi dan kita lihat trennya bagus. Mudah-mudahan target (pertumbuhan investasi 15,2 persen tidak ada problem," katanya. Lutfhi juga menjelaskan pada semester pertama (Januari-Juni) 2006 realisasi investasi dari luar maupun dalam negeri naik 12,2 persen menjadi 45,24 miliar dolar AS dibandingkan periode yang sama 2005. "Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam iklim investasi di Indonesia, yang diharapkan dapat lebih menarik investor asing," katanya. Lebih jauh Lutfhi juga optimis dengan akan diberlakukannya revisi Peraturan Pemerintah 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan Daerah Tertentu, maka investor besar akan semakin tertarik masuk ke Indonesia. Hal itu, kata dia, dalam revisi PP yang tinggal menunggu aspek legalnya itu, akan memberi insentif yang lebih besar dari "tax holiday" dan dinilainya sangat bersaing dengan negara lain.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
