Legislator dan DKI sepakat menggratiskan kembali biaya sewa rusun

saldo para penghuni yang telah tertarik otomatis untuk pembayaran bulan Desember 2023

Jakarta (ANTARA) - Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI menyatakan sepakat menggratiskan kembali biaya sewa rumah susun (rusun).

“Hasil keputusannya bahwa bagi warga rusunawa se-DKI Jakarta yang memang belum terdebit untuk sekarang ini tidak perlu dibayarkan, sementara yang sudah terpotong otomatis dari rekening akan dimasukkan sebagai pembayaran bulan Juli,” kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat.

Ida menuturkan pemberlakuan kembali tarif sewa rusun ini dilakukan awal Desember 2023, menyusul pencabutan status pandemi COVID-19 pada Juni 2023.

Namun, berdasarkan hasil rapat, Ida menjelaskan saldo para penghuni yang telah tertarik otomatis untuk pembayaran bulan Desember 2023 akan dialihkan untuk pembayaran Juli 2024.

"Perpanjangan kebijakan ini diperlukan karena nyatanya perekonomian warga penghuni rusun masih tertatih-tatih pasca pandemi COVID-19," ujarnya.

Selain itu, dia juga meminta Biro Hukum bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman segera membuat payung hukum terkait kesepakatan penundaan retribusi sewa rusun hingga Juni 2024.

Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Afan Adriansyah menyetujui penundaan pungutan dan segara membuat keputusan terkait hal-hal teknis penundaan retribusi sewa rusun.

“Prinsipnya pak Gubernur support (dukung) untuk penundaan retribusi sewa mulai Januari sampai Juni, itu jelas,” ucap Afan.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan tarif sewa rumah susun (rusun) menyusul ekonomi membaik dengan tingkat pertumbuhan 4,93 persen pada triwulan III tahun 2023.

"Kami dapat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020-2023, adanya pertimbangan kondisi perekonomian Jakarta saat ini, pasca-pandemi sudah semakin membaik," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DKPKP) DKI Jakarta, Afan Adriansyah di Jakarta, Kamis.
Baca juga: DKI kembali berlakukan sewa rusun menyusul ekonomi membaik
Baca juga: DKI didesak pertimbangkan aturan pajak penghuni rusun
Baca juga: Heru soroti sejumlah instansi yang belum maksimalkan kinerja anggaran