Uni Eropa akan teruskan penengahan di Mesir

Namun semuanya terserah kepada para politikus Mesir untuk membuat keputusan yang tepat,"

Kairo (ANTARA News) - Uni Eropa akan meneruskan upaya penengahan guna mengakhiri kemelut di Mesir, kata Kepala Kebijakan Uni Eropa Catherine Ashton ketika mengakhiri kunjungannya ke Kairo pada Selasa.

Ashton, yang berbicara di samping Wakil Presiden Sementara Mesir Mohamed El Baradei, mengatakan bahwa sejumlah diplomat Uni Eropa akan tetap berada di Mesir untuk melanjutkan upaya tersebut.

"Namun semuanya terserah kepada para politikus Mesir untuk membuat keputusan yang tepat," kata Ashton.

Sementara itu El Baradei mengatakan dirinya optimistis bahwa aksi duduk massal yang digelar Ikhwanul Muslimin yang memrotes penggulingan Presiden Mohamed Moursi akan berakhir dengan damai.

"Jika kami berhasil mengakhiri bentrokan dan kekerasan yang sedang erjadi, maka akan ada ruang bagi cara untuk membubarkan demonstrasi di seluruh negeri dan mengadakan dialog seirus untuk masa depan Mesir," kata El Baradei.

Sebelumnya Ashton telah elakukan pembicaraan selama dua jam dengan Moursi, di tempat ia ditahan segera setelah ia digulingkan dalam kudeta 3 Juli lalu.

Ashton yang berada di Kairo untuk membicarakan krisis politik berdarah yang melanda negara paling banyak penduduknya di dunia Arab itu, ia menemui Moursi Senin malam.

Sumber-sumber mengemukakan kepada AFP bahwa ia meninggalkan Kairo dengan menggunakan satu helikopter militer menuju satu lokasi yang tidak diungkapkan, tempat Moursi ditahan.

Dalam kunjungan terakhirnya 17 Juli, Ashton tidak berhasil meminta izin untuk menemuinya dan mendesak pembebasannya.

Pendukung Moursi melakukan unjuk rasa setiap hari menuntut pemulihan jabatannya dan Senin bergerak dari satu lokasi unjuk rasa penting Kairo ke beberapa markas besar keamanan.

Ashton, yang tiba di Kairo Ahad malam, melakukan perundingan dengan sejumlah pejabat sepanjang Senin, termasuk presiden sementara yang dilantik militer Adly Mansour, wakil presiden bagi urusan internasional Mohamed ElBaradei dan panglima militer Jenderal Fattah al-Sisi, demikian Reuters.

(P012/B002)