KemenPPPA: Ada jarak antara anak dan politik

Anak jadi kurang mendapatkan informasi yang tepat tentang pemilu, tentang politik, karena selama ini seolah-olah seperti dijauhkan.

Jakarta (ANTARA) - Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Endah Sri Rejeki mengatakan terdapat jarak antara anak dan politik.

"Sedikit banyak tercipta jarak antara anak dan politik," kata Endah Sri Rejeki dalam media talk bertajuk Partisipasi dan Hak Anak Sebagai Pemilih Pemula, di Jakarta, Kamis.

Jarak antara anak dan politik tercipta akibat adanya pelibatan-pelibatan anak dalam kegiatan politik praktis selama ini.

Padahal di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 15 melarang pelibatan anak dalam ranah politik praktis, baik dalam pemilihan umum maupun kegiatan politik lainnya.

Dikatakannya, pelibatan anak dalam kegiatan politik praktis selama ini bersifat eksploitatif dan mengandung sejumlah potensi risiko.

"Risiko anak cedera, kecelakaan di jalan, (terkena) panas matahari atau kehujanan, maupun diserang massa pendukung partai lain," katanya.

Endah Sri Rejeki menambahkan bahwa dalam situasi tersebut, anak sebenarnya tidak memahami sepenuhnya alasan dia dilibatkan dalam politik praktis maupun isu/permasalahan politik yang sedang terjadi.

Selain itu, politik juga dikesankan kotor, rumit, penuh kecurangan, dan urusan orang dewasa, menambah jarak yang tercipta antara anak dan politik.

Sehingga akhirnya membuat anak-anak dan remaja banyak yang enggan berdiskusi tentang politik, serta banyak anak yang minim informasi dan kurang pengetahuan tentang politik, demokrasi, dan pemilu.

Padahal di usia 17 tahun, anak mulai berpartisipasi dalam politik dengan menjadi pemilih pemula.

"Anak jadi kurang mendapatkan informasi yang tepat tentang pemilu, tentang politik, karena selama ini seolah-olah seperti dijauhkan karena berbagai isu-isu tersebut," kata Endah Sri Rejeki.*