DJKN: Rp300 triliun aset bisa dioptimalkan usai kepindahan ke IKN

Menurut perkiraan kami, ada Rp300 triliun yang bisa kita optimalkan value-nya

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menyatakan terdapat aset pemerintah senilai Rp300 triliun yang bisa dioptimalkan usai kepindahan pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Rp1.640 triliun itu total antara kantor pusat dan pelayanan. Menurut perkiraan kami, ada Rp300 triliun yang bisa kita optimalkan value-nya,” kata Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Encep Sudarwan saat media briefing di Jakarta, Kamis.

Encep mengatakan aset negara yang ditinggalkan usai kepindahan ke IKN wajib dikembalikan ke Kementerian Keuangan agar tidak terjadi double cost. Nantinya, aset tersebut akan dikelola oleh Kementerian Keuangan agar dapat nilainya dapat dioptimalkan.

Salah satu langkah yang akan dilakukan misalnya dengan melakukan pengaturan kembali kantor-kantor yang digunakan oleh kementerian/lembaga (K/L), termasuk kantor wilayah (kanwil).

Di samping itu, aset juga bisa dioptimalkan dengan menyewakan ke pihak swasta.

“Tapi bukan dijual. Mereka hanya memiliki hak dalam periode tertentu, seperti 50 tahun misalnya. Tapi bukan milik mereka, jadi kepemilikan tetap milik negara,” ujar Encep.

Dia juga mengungkapkan pemerintah berencana mengelola aset untuk mendorong pembangunan ruang hijau. Pasalnya, hingga sejauh ini ruang hijau di Jakarta baru mencapai 10 persen. Dengan ditinggalkannya sejumlah aset pemerintah di Jakarta, dapat menjadi kesempatan untuk menghijaukan ruang publik.

“Ada istilahnya urban renewal, dan ini saatnya bagi Jakarta. Menurut hasil kami, barang milik negara (BMN) ini akan cukup mempengaruhi Jakarta ke depan. Kami sudah ada kajian untuk membuat nilai maksimal. Kita punya green design Jakarta sebagai global city, misalnya dengan membangun Jakarta jadi ruang hijau,” jelas Encep.

Sebagai informasi, Pemerintah melakukan pemindahan ASN, TNI, dan Polri tahap pertama atau pada 2024 yang dipindahkan sebanyak 16.990 orang.

Pemerintah juga menyiapkan beragam fasilitas untuk kenyamanan ASN yang pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, seperti sarana olah raga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lain sebagainya.

Total 11.274 ASN dari 35 kementerian dan lembaga yang dipindahkan, pemerintah juga menargetkan personel TNI dan Polri yang pindah ke IKN sebanyak 5.716.

Menteri Keuangan Sri Mulyani lakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait aset-aset negara yang ada di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara maupun Jakarta.

"Kita nanti melakukan koordinasi dalam proses pemindahan (ASN) itu yang nanti implikasinya terhadap ruang kantor yang ada di IKN Nusantara dan Jakarta," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (29/11).

Baca juga: DJKN selesaikan 2.821 berkas piutang negara pada 2023
Baca juga: DJKN sebut telah salurkan PMN untuk PT PII sebesar Rp10,65 triliun