Pernyataan Presiden Yudhoyono jadi perhatian media Mesir

Kairo (ANTARA News) - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait krisis politik di Mesir menjadi perhatian media massa di negeri piramida itu.

Kantor berita Mesir, MENA, Minggu, melaporkan Presiden RI meminta warga negara Indonesia (WNI) di Mesir untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Mesir.

Pernyataan Yudhoyono yang dilansir MENA dari kantor berita ANTARA itu, dikutip oleh media massa setempat.

Surat kabar Al Naba mengatakan Presiden Yudhoyono juga meminta WNI untuk terus berkoordinasi dengan KBRI dan tidak melibatkan diri dalam konflik yang kian membara.

Koran Alyaum Al Sabii menyebutkan Yudhoyono mengikuti terus perkembangan di Mesir dan setiap saat mendapatkan laporan dari Duta Besar RI untuk Mesir Nurfaizi Suwandi mengenai situsai terkini di negara itu.

Sementara, surat kabar Al Arabi dalam edisi online menyebutkan pernyataan Yudhoyono tersebut merupakan tanggapan atas imbauan Syeikh Yusuf Qardhawy, ulama kharismatik Mesir yang bermukim di Qatar.

"Menanggapi seruan Qardhawy, Presiden RI meminta WNI agar tidak mencampuri urusan dalam negeri Mesir," demikian judul berita koran berbahasa Arab tersebut.

Menurut Al Arabi, pernyataan Presiden Yudhoyono itu disampaikan sebagai tanggapan atas seruan Syeikh Qardhawy agar WNI dan warga Malaysia berperan dalam urusan dalam negeri Mesir guna membantu saudara mereka, Ikhwanul Muslimin, yang sedang menghadapi ancaman pembunuhan oleh tentara.

Sebelumnya, Syeikh Qardhawy dan Penasihat Syeikh Agung Al Azhar, Syeikh Hassan Shafie mendesak dunia internasional, terutama negara-negara yang merupakan sahabat dekat Mesir seperti Indonesia dan Malaysia untuk berperan aktif dalam mengakhiri krisis multidimensi di Mesir.

Sementara itu, surat kabar Al Zaman melansir pernyataan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa yang mendesak semua pihak di Mesir untuk menghormati hak asasi manusia dan menyelesaikan masalah dengan cara-cara damai serta konstitusional.

Selain itu, Marty juga mengimbau masyarakat internasional untuk aktif dalam mendorong proses rekonsiliasi di Mesir.