Jakarta (ANTARA) - Perang Ukraina-Rusia yang sudah berlangsung kurang dari dua tahun sejak 24 Februari 2022 merenggut "hanya" 12 wartawan.
Namun, hanya dalam enam pekan, perang Hamas-Israel di Jalur Gaza, menurut Badan Media Palestina di Gaza, sudah merenggut nyawa 95 wartawan.
Organisasi pelindung kebebasan berinformasi, Reporters Without Borders, hanya mengakui 17 orang yang masuk kategori wartawan yang tewas di Gaza.
Kalaupun angka Reporters Without Borders yang menjadi rujukan, tetap saja jumlah wartawan tewas di Gaza jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah wartawan tewas dalam perang Rusia-Ukraina.
Dengan skala perang yang jauh lebih besar dan lebih lama, tingkat kebuasan perang Ukraina seharusnya lebih maut bagi wartawan ketimbang Perang Gaza.
Atau apakah di Gaza wartawan sengaja dijadikan target, khususnya Israel?
Menjadikan Gaza sebagai kawasan maut bagi wartawan, tak saja membuat informasi tentang perang menjadi tak lengkap dan tak seimbang, tapi juga mengaburkan kebrutalan para pelaku perang.
Jika melihat puluhan wartawan yang tewas hampir semuanya korban serangan Israel, negara pimpinan PM Benjamin Netanyahu ini agaknya menginginkan tak ada wartawan di Gaza.
Tak hanya jurnalis yang bekerja pada media Palestina yang tewas, wartawan yang bekerja untuk media global seperti Reuters dan Al-Jazeera juga ikut tewas.
Lebih mengerikan dari kecenderungan itu adalah bukan hanya wartawan yang sengaja dijadikan target serangan. Budayawan, sastrawan, akademisi, dan atlet ternyata juga menjadi sasaran pembunuhan.
Selain itu, tempat-tempat yang menjadi bagian dari identitas bangsa Palestina, mulai monumen, masjid, gereja, perguruan tinggi, perpustakaan, sampai museum, juga menjadi target penghancuran.
Menurut kolumnis The Guardian, Nesrine Malik, dalam tulisannya pada 18 Desember 2023, banyak akademisi dan budayawan Palestina tewas oleh peluru atau bom Israel.
Di antara yang tewas adalah Sufiyan Tayeh yang rektor sebuah universitas di Gaza dan pujangga Refaat Alareer.
Sedangkan situs-situs penting yang menjadi identitas dan jejak peradaban Palestina di Gaza yang hancur adalah Gereja St Porphyrius yang merupakan gereja tertua ketiga di dunia, dan Masjid Umar Alkabir yang dibangun pada abad kelima dari gereja era Romawi Timur atau Bizantium.
"Israel berusaha melenyapkan memori kami," kata seorang pria berusia 45 tahun yang sejak kecil selalu salat di Masjid Umar, kepada Reuters.
Digiring dekati Mesir
Bahkan Israel menghancurkan pemakaman yang menjadi bagian dari jejak bangsa Palestina, antara lain astana di Kamp Jabalia.
"Tank-tank Israel telah menghancurkan pemakaman ini, dan makam ayahku pun lenyap. Saya tak lagi bisa menziarahinya," tulis Ahmed Masoud, pujangga Inggris keturunan Palestina.
Jika melihat daftar target pembunuhan dan penghancuran seperti itu, sulit untuk menyangkal Israel sedang berusaha melenyapkan jejak bangsa Palestina di Gaza.
Israel sulit untuk tak disebut sedang mengambil langkah berpola demi melenyapkan identitas bangsa Palestina di Gaza.
Berbagai kalangan di Arab dan organisasi-organisasi internasional sendiri menuding Israel sedang melakukan pembersihan etnis.
"Apa yang kita saksikan di Gaza bukan lagi sekadar pembunuhan orang-orang tak berdosa dan penghancuran mata pencaharian mereka, namun sudah merupakan upaya sistematis dalam mengosongkan Gaza," kata Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi.
Israel menampik tudingan itu, walaupun di lapangan tindakan berpola mereka memang cenderung membenarkan gejala pembersihan etnis itu.
Yang membuat semua langkah itu terlihat sistematis adalah aksi pasukan Israel dalam menggiring warga Gaza ke selatan sampai perbatasan Gaza-Mesir.
Israel sepertinya ingin menendang warga Palestina keluar dari Gaza untuk masuk wilayah Mesir di Semenanjung Sinai.
Tindakan seperti ini sudah mereka lakukan terhadap diaspora-diaspora Palestina di Lebanon, Suriah dan Yordania, yang tak pernah bisa kembali ke tanahnya yang sampai kini diduduki Israel.
Bahkan upaya membersihkan Gaza dari Palestina itu diakui oleh Benjamin Netanyahu.
Menurut aktivis kemanusiaan dan pendiri Prakarsa Nasional Palestina (PNI), Mustafa Barghouti, adalah surat kabar Israel, Hayom, yang mengungkapkan niat Netanyahu di balik pengusiran paksa warga Gaza.
Koran yang dekat dengan Netanyahu itu menulis bahwa Netanyahu ingin "merampingkan" penduduk Palestina di Jalur Gaza seminimal mungkin dengan cara mengusir sebanyak-banyaknya warga Palestina dari Gaza.
Sejumlah tokoh Israel merangkul pendekatan ini, di antaranya beberapa menteri pada kabinet Netanyahu, mantan duta besar Israel untuk Amerika Serikat, Danny Ayalon, dan sejumlah lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Intelijen Israel.
Kementerian itu telah menyusun sebuah dokumen setebal 10 halaman yang merekomendasikan pengusiran 2,2 juta warga Gaza ke Sinai.
Dokumen bertanggal 13 Oktober 2023 itu bocor ke publik dan kemudian dipublikasikan oleh media Israel, salah satunya oleh "+972 Magazine" yang berhaluan kiri.
Kementerian itu juga sudah menyusun daftar negara yang bakal mendukung rencana pemindahan paksa warga Gaza ke Sinai.
Tak boleh didiamkan
Lalu, apakah Mesir mau terima begitu saja? Tentu saja tidak, paling tidak untuk saat ini.
Namun, sejumlah elite Israel yakin Mesir bisa dipaksa untuk menerima proyek itu, dengan mengeksploitasi utang luar negeri Mesir yang menggunung.
Menurut Carnegie Endowment for International Peace, Mesir terlilit utang luar negeri sebesar 41,5 miliar dolar AS (Rp643 triliun).
"Mukimkan orang-orang Palestina itu di Sinai dengan imbalan penghapusan utang luar negeri Mesir," tulis Edy Cohen, wartawan Israel yang dekat kepada dinas rahasia Mossad, dalam X yang dulu dikenal dengan Twitter.
Dalam kata lain, Cohen menyarankan negaranya dan sekutu-sekutunya memeras atau menyogok Mesir agar menerima proposal pemindahan warga Gaza ke Sinai.
Kenyataan di lapangan, ada gejala Mesir sedang dirayu berbagai pihak, termasuk sejumlah lembaga kreditor Barat yang condong kepada Israel yang belakangan ini aktif menawarkan pinjaman baru dan keringanan utang kepada Mesir.
Tapi sejauh ini Mesir yang sudah menampung 100 ribu pengungsi Palestina, menolak gagasan ini.
Pengungsi-pengungsi Palestina di Mesir sendiri tak pernah bisa kembali ke tanahnya yang diduduki Israel, seperti dialami 210 ribu pengungsi Palestina di Lebanon, 500 ribu pengungsi Palestina di Suriah, dan 3 juta pengungsi Palestina di Yordania.
Mesir bahkan mengancam Israel jika tetap mendesaknya menerima warga Gaza, maka hubungan diplomatik Mesir-Israel yang sudah terjalin sejak 1979, bakal rusak.
Mesir khawatir Sinai dijadikan basis menyerang Israel oleh kelompok-kelompok perlawanan Palestina.
Di sisi lain, hal itu bisa menyuburkan bibit-bibit militansi di Sinai yang akhirnya memperumit masalah dalam negeri Mesir yang sudah dibuat repot oleh pemberontakan kelompok militan dan utang luar negeri yang menggunung.
Mesir juga tak ingin menghancurkan ide Palestina Merdeka yang sudah diamanatkan PBB, Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam, dan politik nasional Mesir sendiri.
Rakyat Gaza sendiri tak ingin bernasib seperti nenek moyang mereka yang dipaksa meninggalkan Jaffa dan Haifa yang kini menjadi wilayah Israel, akibat pengusiran paksa 1948 yang sering disebut "nakba" atau malapetaka.
Sebaliknya, Israel tak mau mundur. Salah satu indikasinya terlihat dari serangan yang tetap intensif di Gaza selatan yang membuat warga Gaza terus mendekati perbatasan Mesir-Gaza.
Dengan cara itu, terjadi krisis kemanusiaan di Gaza selatan yang suatu saat memaksa Mesir membuka perbatasan dengan Gaza demi alasan kemanusiaan.
Sementara di Gaza utara, Israel aktif memburu kelompok-kelompok perlawanan Palestina, khususnya Hamas, dan menghancurkan situs-situs budaya yang menjadi pengikat, identitas kolektif, dan jejak peradaban bangsa Palestina.
Dengan hancurnya jejak peradaban, bangsa Palestina menjadi kehilangan identitas mereka sehingga tak lagi berpikiran kembali ke Gaza.
Kini, terserah dunia, khususnya dunia Islam termasuk Indonesia, apakah akan mendiamkan kecenderungan ini atau segera bertindak sebelum segalanya terlambat.
Copyright © ANTARA 2023
