Ekonom: Anggaran desa perlu atur pembangunan energi terbarukan

Kita harap salah satu yang berbeda dari ekonomi ekstraktif adalah membangun sumber-sumber energi terbarukan di pedesaan yang sifatnya adalah komunitas

Jakarta (ANTARA) - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan anggaran desa perlu diwajibkan untuk mengatur pembangunan sumber-sumber energi baru terbarukan (EBT).

“Kita harap salah satu yang berbeda dari ekonomi ekstraktif adalah membangun sumber-sumber energi terbarukan di pedesaan yang sifatnya adalah komunitas,” kata Bhima saat kegiatan Launching Policy Brief Greenpeace Indonesia dan CELIOS: Nasib Transisi Ekonomi Hijau di Tahun Politik di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan skala komunitas tersebut bertujuan untuk mendorong inisiatif operator dari masyarakat di tiap desa yang kemudian diharapkan dapat menimbulkan kolaborasi antara tiap desa.

Misalnya, warga desa dapat menjual hasil listrik dari mikrohidro untuk dijual ke desa tetangga. “Kita butuh inovasi-inovasi itu untuk mempercepat transisi di level desa,” ujar dia.

Oleh sebab itu, lanjutnya, anggaran pada Badan Usaha Milik Desa (BUMD) bisa mengalokasikan sebagian anggaran untuk energi terbarukan pada skala komunitas.

Dia merekomendasikan setidaknya anggaran tersebut mencakup 30 persen dari total anggaran.

“Kalau tidak, saya khawatir dana desa uangnya habis untuk bikin gapura selamat datang yang tidak ada kaitannya dengan upaya transisi serta membangun ekonomi dan kewirausahaan di level desa,” kata Bhima.

Di samping anggaran desa, Bhima juga menyarankan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu mencantumkan target spesifik soal transisi energi, seperti target penurunan emisi dan jumlah lapangan pekerjaan yang bisa diciptakan dari fiskal yang mendorong ekonomi hijau.

Pasalnya, Bhima menyebut dampak ekonomi hijau mampu melampaui dampak dari ekonomi ekstraktif, termasuk pada produk domestik bruto (PDB).

Berdasarkan perhitungannya, ekonomi hijau dapat memberikan kontribusi sebesar 14,3 persen terhadap PDB pada 2024.

Bhima juga mendorong adanya paket stimulus ekonomi yang pembiayaan fiskal dan moneternya berfokus pada upaya akselerasi transisi ekonomi.

“Tidak perlu banyak-banyak, tapi stimulus ini bisa fokus, pembiayaan fiskal dan moneternya, itu diharapkan bisa mendorong percepatan transisi,” kata dia.

Baca juga: Menko PMK usul kelurahan dapat anggaran seperti dana desa

Baca juga: Anggota DPR: Kenaikan dana desa harus dibarengi pengembangan desa

Baca juga: Ditjen Bina Pemdes minta masukan K/L soal penguatan pemerintahan desa