Ekonom: Transisi hijau berdampak positif pada serapan tenaga kerja

Ekonomi hijau kalau dilakukan secara serius bisa menciptakan 19,4 juta lapangan kerja di berbagai sektor.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan transisi ke ekonomi hijau memberikan dampak positif pada serapan tenaga kerja di Indonesia.

“Ekonomi hijau kalau dilakukan secara serius bisa menciptakan 19,4 juta lapangan kerja di berbagai sektor,” kata Bhima saat kegiatan Launching Policy Brief Greenpeace Indonesia dan CELIOS: Nasib Transisi Ekonomi Hijau di Tahun Politik di Jakarta, Selasa.

Bhima menjelaskan hasil modelling yang ia lakukan menunjukkan dampak positif transisi ekonomi hijau terlihat pada berbagai sektor, terutama sektor yang berkaitan dengan transisi energi baru terbarukan (EBT).

Sebagai contoh, serapan kerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada struktur ekonomi ekstraktif sebanyak 1,21 juta. Sementara bila bertransisi ke ekonomi hijau, maka jumlahnya bisa meningkat hingga 3,89 juta lapangan kerja.

Baca juga: Kemenkeu: Hilirisasi sumber daya alam dukung ekonomi hijau

Hal senada juga terjadi pada sektor industri pengolahan. Pada struktur ekonomi ekstraktif, jumlah serapan kerja sebanyak 1,36 juta. Sedangkan skema ekonomi hijau mampu menyerap hingga 3,05 juta lapangan kerja.

“Akan ada dampak berganda yang sangat besar. Gaji akan lebih bagus, lapangan kerja juga makin banyak tersedia. Dibandingkan kita tidak mengubah struktur ekonomi ekonomi kita, lapangan usaha terlalu tergantung pada sektor yang basisnya adalah ekstraktif,” jelas Bhima.

Oleh sebab itu, dia berharap para kandidat calon presiden dan wakil presiden dapat memberikan perhatian yang lebih memadai pada upaya transisi ekonomi hijau.

Baca juga: Gubernur Khofifah: Konversi EBT di Jatim dukung ekonomi hijau

Sejauh ini, ketiga pasangan calon (paslon) mengangkat isu pembukaan lapangan kerja. Namun, Bhima menggarisbawahi pentingnya kesadaran tiap paslon untuk membuat kebijakan yang lebih konkret terkait isu tersebut.

Misalnya, dengan menunjuk Menteri Ketenagakerjaan yang memahami isu transisi pekerja yang juga diiringi dengan pembuatan peta jalan (roadmap) transisi pekerja. Peta jalan tersebut perlu membahas secara detail target dari setiap kebijakan tentang ketenagakerjaan.

“Lapangan kerja terbuka untuk siapa? Untuk masyarakat lokal atau tenaga kerja asing? Untuk pendidikan S1, S2, atau SMP ke bawah? Perlu ada roadmap transisi yang jelas, juga persiapan vokasi, sehingga ketika permintaan kerja tercipta, tenaga kerja juga siap,” tutur dia.