Prancis akan tindak pemukim Israel yang serang warga Palestina

Beirut (ANTARA) - Prancis akan menerapkan sanksi kepada pemukim Israel yang menyerang warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki, kata Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna pada Senin (18/12).

Colonna mengemukakan hal itu sehari setelah bertemu dengan petani Palestina di Ramallah, yang menjadi sasaran serangan dalam beberapa pekan terakhir.

Data PBB menunjukkan bahwa serangan pemukim meningkat lebih dari dua kali lipat sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober.

Lebih dari 200 warga Palestina tewas dalam kekerasan tahun ini, termasuk serangan yang dilakukan pemukim ilegal Yahudi.

"Kami tidak akan menerima tindakan ini. Prancis tak akan menunggu lebih lama lagi. Kami telah meminta pemerintah Israel agar mengakhiri hal ini dan akan mengambil tindakan terhadap pemukim radikal Israel," kata Catherine Colonna pada konferensi pers di Beirut setelah dua hari mengunjungi Israel, Ramallah dan Lebanon.

Uni Eropa sedang mempelajari kemungkinan sanksi terhadap pemukim Yahudi yang melakukan kekerasan.

"Tanah ini milik Palestina dan akan menjadi bagian dari negara Palestina," kata Colonna.

Colonna berada di Beirut pada Senin untuk bertemu dengan para pejabat Lebanon, pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon selatan (UNIFIL), dan menyampaikan pesan kepada Hizbullah yang didukung Iran.

Paris berharap menjadi perantara dengan mitra-mitranya untuk memastikan semua pihak mematuhi ketentuan resolusi Dewan Keamanan 1701.

Resolusi yang disahkan pada akhir perang 2006 antara Hizbullah dan Israel itu menyatakan tidak boleh ada faksi bersenjata di antara Sungai Litani Lebanon dan perbatasan Israel-Lebanon.

Resolusi itu melarang semua senjata tidak sah antara Sungai Litani dan perbatasan antara Israel dan Lebanon yang diawasi PBB. Selain itu, tentara Lebanon bertanggung jawab atas keamanan di sisi perbatasannya di zona yang melarang kekuatan bersenjata lainnya, termasuk Hizbullah.

Colonna, yang tidak bertemu Hizbullah dalam kunjungannya itu, meminta kedua belah pihak mematuhi resolusi tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan resolusi tersebut diterapkan secara penuh.

"Belum ada pihak yang menerapkannya. Padahal, kedua belah pihak sudah menerimanya," kata dia.

Sumber: Reuters