Penyelamatan nyawa manusia pada suatu peristiwa adalah prosedur tetap. Namun konsep tanggap darurat dalam penanganan bencana alam tidak sampai di situ,"
Kendari (ANTARA News) - Pemerintah harus menyelenggarakan pelatihan personel tanggap darurat bencana alam agar memaksimalkan penanganan korban saat terjadi musibah.

Anggota DPR RI Umar Arsal di Kendari, Sabtu, mengatakan, personel tanggap darurat minim kemampuan dan lemah manajemen penanganan bencana.

"Penyelamatan nyawa manusia pada suatu peristiwa adalah prosedur tetap. Namun konsep tanggap darurat dalam penanganan bencana alam tidak sampai di situ," kata anggota DPR RI asal dapil Sulawesi Tenggara itu.

Ia mengatakan, sSetelah korban banjir ditampung pada suatu tempat atau lazim disebut posko maka demi efektivitas dan efisiensi penanganan korban bencana harus didirikan dapur umum.

"Membagi-bagikan nasi bungkus bagi korban bencana juga tepat karena mungkin mereka sudah kelaparan tetapi untuk efisiensi diperlukan dapur umum," katanya.

Sebaiknya, katanya, bantuan berupa beras, mie instan, susu, gula, kopi dan teh dari berbagai pihak tidak dibagi-bagikan secara perorangan tetapi dimasak di dapur umum agar lebih efisien.

Juga penggalangan penanganan korban bencana banjir dari beberapa organisasi kemanusiaan, seperti Palang Merah Indonesia, organisasi Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) dan organisasi olahraga tidak berjalan sesuai harapan.

Namun, ia memaklumi penanganan musibah banjir yang melanda Sultra pekan lalu tidak berjalan maksimal karena peristiwa terjadi serentak di beberapa kabupaten/kota.

"Kita semua patut menyampaikan terima kasih kepada personel kepolisian dan TNI serta para pihak yang telah membantu mengevakuasi korban banjir," kata Umar Arsal usai menyerahkan bantuan.
(S032/Z002)

Pewarta: Sarjono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013