PLN jelaskan aspek pengarusutamaan gender dalam menjalankan bisnis

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) berupaya meningkatkan penerapan prinsip pengarusutamaan gender dalam praktik bisnisnya termasuk dalam mendorong transisi energi di tanah air.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan bahwa pihaknya telah menginisiasi beberapa terobosan di tubuh PLN terkait pengarusutamaan gender.

“Pada Desember 2021, kami telah menyatakan komitmen terhadap pengarusutamaan gender melalui CEO Statement of Support for the Women’s Empowerment Principles yang dipublikasikan secara terbuka pada platform United Nation Global Compact (UNGC),” terangnya di Jakarta, Senin.

Hal tersebut dia sampaikan dalam acara PLN Sustainability Day yang mengusung tema "Engendering - Empowering".

Lebih lanjut, Darmawan menjelaskan PLN juga telah menerbitkan Statement of Corporate Intent (SCI) pada April 2022 tentang Kebijakan Pengarusutamaan Gender.

Selain itu, PLN juga menyusun "Standar Operasional Prosedur Pengarusutamaan Gender" dalam kebijakan dan strategi sumber daya manusia.

Dirinya menambahkan, pihaknya sangat serius memastikan penerapan prinsip Environmental Social and Governance (ESG) dalam seluruh proses bisnis PLN. Upaya ini searah dengan transformasi perusahaan untuk menjadi perusahaan energi masa depan.

”Saya sampaikan lagi, kita menganggap ESG ini sangat serius untuk memastikan perusahaan survive (bertahan) dan flourish (berkembang). Dalam prosesnya, kita melakukan transformasi,” ujar Darmawan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam kesempatan yang sama menyampaikan kaum perempuan menjadi salah satu penopang perekonomian bangsa.

Dalam menghadapi situasi ketidakpastian global khususnya dalam ranah ekonomi, menurutnya kontribusi perempuan tidak bisa dipandang sebelah mata.

Bintang menilai peran perempuan sebagai motor penggerak dalam menjalankan proses bisnis berkelanjutan akan semakin signifikan. Meski, masih ada sebagian perempuan yang menghadapi hambatan pekerjaan sebab stereotip gender di tempat kerja.

“Ini adalah langkah progresif PLN dalam menerapkan kebijakan pengarusutamaan gender,” ujarnya.

Sementara itu, Staf khusus Bidang Makro Ekonomi Kementerian Keuangan RI Masyita Crystallin memaparkan, dalam menjalankan misi transisi energi perlu memperhatikan aspek keadilan dan affordability (keterjangkauan) bagi seluruh masyarakat.

Termasuk perempuan yang masuk dalam kelompok sosial paling terpengaruh perubahan iklim.

Masyita juga melihat listrik adalah penunjang utama dan berpengaruh langsung pada sendi kehidupan masyarakat. Menurutnya, ketersediaan listrik yang mendorong petumbuhan sosial dan ekonomi secara signifikan.

”Jadi yang dilakukan PLN di sini bukan hanya menyediakan listrik, sebenarnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena tanpa listrik sulit mendapatkan masyarakat yang sejahtera,” jelas Masyita.