KPU DKI antisipasi surat suara tidak sah pada Pemilu 2024

Itu jumlah 'invalid votes' yang besar

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta mengantisipasi tingginya jumlah surat suara tidak sah dari pemilih pada Pemilu 2024 dengan menggencarkan sosialisasi mengenai hak pilih, termasuk tata cara pencoblosan gambar kandidat.

Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya saat ditemui di KPU Kota Jakarta Timur, Senin, menjelaskan bahwa di tengah partisipasi yang tinggi dari pemilih untuk menggunakan hak suaranya, terdapat kekhawatiran tingginya jumlah surat suara yang tidak sah.

Hal itu berdasarkan pengalaman Pemilu 2019.
Pada Pemilu 2019 terdapat lebih kurang 800 ribu surat suara DPD yang tidak sah dan 540 ribu pemilih DPR dan DPRD yang tidak sah di DKI Jakarta. "Itu jumlah 'invalid votes' yang besar," kata Dody.

Dody menjelaskan bahwa sosialisasi kepada masyarakat menjadi penting, baik oleh KPU maupun dari peserta Pemilu 2024. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat mengetahui tata cara menggunakan hak pilih, khususnya cara mencoblos gambar kandidat.

Selain itu, masyarakat pemilih juga diharapkan mengenali para kandidat, baik calon presiden dan wakil presiden, calon legislatif maupun partai politik.

Menurut Dody, sosialisasi akan memberikan dampak keterikatan atau "engagement" antara kandidat dan pemilih sehingga mereka mempunyai pilihan pada hari pemungutan suara.

"Kalau sudah punya pilihan di hari H, tata cara menggunakan ini-itu menjadi solusi, supaya tidak salah mencoblos, tidak salah dalam menggunakan hak pilih," kata dia.

Ia juga menekankan bahwa banyak pemilih yang baru menentukan pilihannya sebelum ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Karena itu, sosialisasi dalam masa kampanye hingga 11 Februari 2024 harus dioptimalkan.