KI Pusat: dua kementerian kurang informatif dalam anugerah monev 2023

"Prihatin karena masih ada dua BP Kementerian yang masuk dalam kategori Kurang Informatif dengan nilai di bawah 50 dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik,"

Jakarta (ANTARA) - Ketua Lembaga Negara Komisi Informasi (KI) Pusat, Donny Yoesgiantoro mengungkapkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Publik (BP) 2023 yang menunjukkan ada dua BP Kementerian masuk dalam kategori Kurang Informatif.

Kedua BP tersebut adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang hanya memiliki nilai 43,64 dan Kementerian Sosial dengan nilai 40,56.

"Prihatin karena masih ada dua BP Kementerian yang masuk dalam kategori Kurang Informatif dengan nilai di bawah 50 dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik," kata Donny dalam keterangannya di Jakarta pada Senin saat persiapan Anugerah Monev BP 2023.

Anugerah Monev BP 2023 akan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden pada Selasa (19/12).

Padahal, menurut Donny, BP Kementerian mengelola anggaran APBN cukup besar sehingga sangat disayangkan jika tidak patuh menjalankan keterbukaan informasi publik sebagai upaya menjadikan BP Kementerian transparan dan akuntabel.

Sebagai perbandingan, pada anugerah monev 2021 dan 2022 Kemenko Bidang PMK masuk kategori Informatif dengan nilai 94,71 dan 94,29 . Sedangkan Kemensos dalam dua tahun terakhir berada pada kategori Cukup Informatif dengan nilai 72,61 dan 66,58.

Namun di sisi lain, ia mengatakan sebanyak 139 Badan Publik (BP) masuk kategori Informatif dalam pelaksanaan Monev BP tahun 2023. Angka capaian hasil Monev BP ini melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2023 Komisi Informasi (KI) Pusat yang berada pada angka 90 BP Informatif.

“Kenaikan jumlah badan publik yang mencapai kategori penilaian informatif pada tahun ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di tanah air, meski masih ada BP Kementerian yang Kurang Informatif, ” jelas Donny.

Ia menyampaikan bahwa adanya peningkatan jumlah BP sebagai kategori informatif memberikan harapan yang lebih baik bagi terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Sebagaimana tujuan pelaksanaan keterbukaan informasi publik untuk menciptakan good governance pada semua pelayanan publik Negara maupun BP selain Negara maka peningkatan jumlah BP Informatif cukup menggembirakan," lanjutnya.

Penanggungjawab Monev BP KI Pusat Handoko Agung Saputro menyampaikan bahwa dari tujuh kategori BP yang di monev oleh KI Pusat untuk klaster BP Kementerian menduduki posisi teratas BP Informatif, yakni dari 34 Kementerian sebanyak 29 Kementerian Informatif.

Untuk klaster LN LPNK (Lembaga Negara Lembaga Pemerintah Non Kementerian) sebanyak 23 yang informatif, kemudian klaster LNS (Lembaga Non Struktural) 9 BP yang informatif, klaster Pemerintah Provinsi sebanyak 15 yang informatif, klaster BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sebanyak 26 yang informatif, PTN (Perguruan Tinggi Negeri) sebanyak 34 yang informatif serta klaster Partai Politik sebanyak 3 yang informatif.

"Sehingga terdapat 139 BP dari tujuh klaster BP yang masuk dalam kategori Informatif dari 369 BP yang dilakukan monev 2023," katanya.

Handoko, yang juga Ketua Bidang Kelembagaan KI Pusat, menjelaskan bahwa dari 369 BP terdapat 263 badan publik yang submit SAQ (Self Assesment Questionnaire) sebagai tahapan pertama monev di aplikasi e-monev KI Pusat, kemudian hanya 195 yang dinyatakan lolos ke tahap kedua uji publik, yakni BP yang memiliki passing grade nilai SAQ diatas 60.

Disampaikannya bahwa dari 195 BP yang lolos uji publik semuanya terwakili dari tujuh kategori badan publik yang terdiri dari 32 BP klaster Kementerian, 32 BP klaster Lembaga Negara Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK), 13 BP Lembaga Non Struktural (LNS), 26 BP Pemerintah Provinsi (Pemprov), 36 BP Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 48 BP Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan 6 Partai Politik (Parpol).

Sementara Penanggung jawab Apresiasi KIP Desa, KI Pusat Gede Narayana mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Anugerah Monev BP 2023 KI Pusat juga melakukan Monev hingga ke akar rumput pemerintah Desa.

“Dalam Anugerah Monev BP juga melaksanakan apresiasi keterbukaan informasi publik BP Desa dari seluruh Indonesia,” jelas Gede Narayana yang juga Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik KI Pusat.

Disampaikannya bahwa sebanyak 10 Desa dari 25 Provinsi yang ikut serta Apresiasi KIP Desa 2023 akan memperoleh Anugerah di Istana Wapres. Adapun 10 Desa yang akan memperoleh Anugerah Apresiasi KIP Desa, menurutnya terdiri dari empat Desa di Wilayah Barat, empat Desa di Wilayah Tengah, dan dua Desa di Wilayah Timur.