Jakarta (ANTARA News) - Koordinator kelompok negara berkembang (G-33), Mari Elka Pangestu, menegaskan G-33 tetap mempersiapkan diri untuk menyelesaikan perundingan Putaran Doha, meski saat ini mengalami penundaan. "Kita tunggu saja, ini kan 'gateway issue'. Kita harus menunggu apa yang akan diputuskan oleh AS utamanya. Tapi kita tidak hanya menunggu, selama menunggu terus melakukan persiapan, karena begitu ada 'breakthrough' kita juga harus sudah mulai masuk ke tahap negosiasi," kata Mari di Jakarta, Rabu. Menurut dia, G-33 tetap melakukan konsultasi secara formal maupun bilateral maupun bertemu langsung. "Kita tetap pada posisi kita, belum bisa mengubah posisi kita sampai kita mengetahui apa yang akan jadi akses pasar yang kita peroleh dari AS maupun UE dan berapa besar sensitive produk yang akan diturunkan. ya...kita menunggu sifatnya," jelasnya. Tetapi begitu AS dan UE mengubah posisi, lanjut Mari, jika sudah ada kejelasan akses pasarnya, maka G-33 juga harus mulai menentukan sikap dan tawaran negosiasinya. Menurut Mari, penundaan perundingan kali ini mirip dengan Putaran Uruguay yang baru selesai setelah proses panjang selama 10 tahun dan sempat macet pada 1992-1993. "Masalahnya sama, yaitu sektor pertanian antara UE dan AS. `Breakthrough` (terobosan) terjadi di 1993 karena ada aspek komitmen dan keinginan politisl yang berubah dan sebagainya," jelasnya. Pemilu AS Meski banyak hambatan dalam penyelesaian perundingan Doha, seperti rencana pemilihan umum di AS yang membuat pemegang wewenang posisi AS berubah, Mari Pangestu masih optimis akan dicapainya kesepakatan. Ia menyebutkan ada beberapa skenario yang bisa terjadi menuju penyelesaian perundingan tersebut. "Sebetulnya skenarionya kalau sampai Desember (2006) belum bisa terjadi kesepakatan, paling lambat Maret (2007)harus selesai," ujarnya. Tapi, lanjut Mari, skenario itu juga bukan akhir, masih ada skenario lain dalam hal ada dua skenario lain yang berkaitan. "Bisa saja dia diberi waktu enam bulan oleh kongres sampai Desember 2007, itu salah satu skenario. Kemungkinan lain stop negosiasi hingga pemilu AS selesai (2008). Kita baru bisa mulai dengan AS `on the table` setelah pemilu tapi tidak berarti gagal," katanya. Menurut Mari, masih ada aspek-aspek tertentu yang disebut "built-in agenda" seperti jasa dan agrikultur. Selain itu, ada "built-in agenda" untuk fasilitasi perdagangan yang memang harus dijalankan. Sebelumnya, Direktur Jendral Badan Perdagangan Dunia (WTO) Pascal Lamy, Kamis (27/7), akan merekomendasikan penundaan perundingan karena perbedaan antara pemain kunci dalam perundingan itu terlalu besar. Pada pertemuan informal komite negosiasi perdagangan pada 24 Juli 2006, para pemimpin delegasi mengakui adanya perbedaan besar yang berarti kemunduran dari pencapaian kata sepakat. Lamy mengatakan, akan mengeluarkan rekomendasi pada Sidang Umum WTO 27 Juli 2006, untuk menunda perundingan tanpa batas waktu. Perundingan hanya dapat dilanjutkan jika ada kemajuan berarti. Kesimpulan Lamy tersebut tercetus setelah pembicaraan bersama enam negara besar anggota pada Minggu (23/7). Menteri dari Australia, Brazil, Uni Eropa, India, Jepang, dan AS (G6) bertemu di Jenewa untuk mencoba melanjutkan hasil Konferensi Tingkat Tinggi di St. Petersburg (17/7). Hambatan negosiasi paling besar adalah isu pembukaan akses pasar dan "domestic support" pada sektor pertanian. Menurut pengamatan Lamy, keenam negara tersebut bahkan tak mencapai negosiasi pembukaan akses pasar bagi produk non pertanian. (*)
Copyright © ANTARA 2006