Wabup: Prevalensi stunting di Manggarai Barat turun

Kupang (ANTARA) - Wakil Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yulianus Weng mengatakan prevalensi stunting di daerah itu pada Agustus 2023 sebesar 8,2 persen, turun dibandingkan dengan Agustus 2022 yang mencapai 15,9 persen.

"Angka 8,2 persen itu harus kita turunkan lagi," kata Yulianus Weng di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Senin.

Berdasarkan penimbangan pada bulan Agustus 2023, jumlah balita stunting sebanyak 1.901 anak dengan persentase kasus 8,2 persen.

Angka itu turun dibandingkan hasil penimbangan bulan Agustus 2022 dengan jumlah balita stunting sebanyak 3.675 anak dengan persentase kasus 15,9 persen.

Weng mengatakan penurunan jumlah kasus itu merupakan hasil dari kerja bersama semua pemangku kepentingan yang melakukan upaya penanganan yang tepat sasaran.

Baca juga: Pemkab Manggarai Barat gencarkan program P2L untuk cegah stunting

Dari sisi pemerintah daerah, kata Weng, ada upaya intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif yang terintegrasi.

Menurut dia, intervensi sesuai data (by name by address) dan memperkuat basis keluarga juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga balita stunting mendapatkan penanganan yang tepat dan tumbuh dengan optimal.

"Satu petugas puskesmas juga memiliki satu desa binaan yang ada anak stunting. Jadi intervensi tepat," kata dia.

Untuk terus menurunkan angka kasus stunting hingga menjadi nol kasus, Weng mengatakan perlu kolaborasi melalui penunjukan Ayah dan Bunda Asuh Anak Stunting.

"Hal itu menjadi bentuk sinergi antarinstansi pemerintah daerah, instansi vertikal, TNI, Polri, BUMN/BUMD, lembaga swasta, dan pemangku kepentingan lain di daerah," ujarnya.

Baca juga: BKKBN NTT atasi stunting melalui upaya preventif keluarga

Ia menjelaskan tugas dan tanggung jawab Ayah dan Bunda Asuh Anak Stunting untuk memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap perkembangan anak stunting termasuk pemenuhan kebutuhan pangan lokal dan penggunaan air bersih.

Sebanyak 389 anak bawah dua tahun menjadi sasaran intervensi program itu.

"Selain itu, kita juga instruksikan setiap desa untuk menganggarkan dana minimal Rp50 juta untuk penanganan stunting," kata dia.

Weng berharap berbagai upaya yang telah dilakukan oleh semua pemangku kepentingan itu dapat diimbangi dengan data yang berkualitas.

Dengan data yang berkualitas, menurut dia, ada validasi dan akurasi data sehingga berujung pada penanganan yang tepat.

Baca juga: Dharma Pertiwi perkuat edukasi penurunan stunting di Labuan Bajo

"Kita semua harus bekerja keras agar tidak ada lagi anak stunting di Manggarai Barat," katanya.