Legislator minta pemerintah evaluasi penyaluran BLSM

Segera mengevaluasi terkait dengan penyaluaran BLMS sebagai kompensasi kenaikan harga BBM,"

Pasaman, Sumbar (ANTARA News) - Pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi penyaluran Bantuan Langsung Sementara (BLSM) kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Segera mengevaluasi terkait dengan penyaluaran BLMS sebagai kompensasi kenaikan harga BBM," kata anggota Komisi III DPR-RI Taslim Chaniago ketika melakukan kunjungan kerja di Pasaman, Sumbar, Sabtu.

Menurut dia, DPR-RI mendapat laporan dari masyarakat dimana sebanyak 35 orang penerima BLSM di Kampuang Kariang Rao Kabupaten Pasaman, hanya tiga orang saja yang menerima.

"Ini sangat aneh dimana 35 kepala keluarga miskin di Kampuang Kariang Rao Kabupaten Pasaman seharus menerima namun kenyataannya hanya tiga orang kepala keluarga miskin saja yang menerima bantuan BLSM," ujar dia.

Ganjilnya lagi lanjut Taslim, saat berkunjung ke daerah pinggir, seperti di sebuah jorong di Kecamatan 2X11 Enam Lingkung , warga yang terima juga tiga, bahkan yang biasa dapat beras miskin, ketika untuk pengambilan beras tidak dapat, sehingga masyarakat sampai sampai menggembok kantor lurah.

"Ini membuktikan data penerima BLSM tidak akurat bahkan banyak salah sasaran," tegas dia.

Dia mengatakan, persoalan ini harus cepat diatasi oleh pemerintah sehingga tidak terjadi lagi gejolak di tengah masyarakat dalam penyaluran dana BLSM.

"Nilai BLSM memang tidak seberapa.Tapi bagi keluarga miskin sangat berarti,"kata dia.

Dia menambahkan, pemerintah untuk serius menyikapi BLSM salah sasaran, karena BLSM program mulia dari pemerintah tapi justru mengudang kesedihan di masyarakat miskin yang tidak mendapatkannya.

"Disamping itu, pemerintah harus betul-betul melakukan pendataan terhadap penerima bantuan BLSM, jangan orang kaya mendapatkan dana bantuan," ungkap dia.

Sementara itu Kepala Area II Ritel dan Properti PT. Pos Indonesia (Sumbar, Riau, Kepri), Suhatman, menyatakan penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Sumatra Barat telah mencapai sekitar 88,55 persen atau sekitar 243.906 dengan total uang sebesar Rp73.171.800.000

"Sisa sebanyak 31.525 rumah tangga sasaran. PT Pos mengusahakan pembagian BLSM di Sumbar sebelum batas waktu yang ditentukan pemerintah," kata dia.

Menurut dia, rumah tangga sasaran yang belum menerima BLSM tersebut hampir merata di kota/kabupaten yang ada di Sumbar,

"PT Pos akan mengusahakan penyaluran BLSM selesai tepat pada waktunya kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut," ujar dia.

Pendataan penerima BLSM diluar dari kerja PT Pos. Pihaknya hanya berperan menyerahkan KPS kepada penerima yang tercatat pada kartu tersebut, selanjutnya menyalurkan sesuai dengan data yang telah ada.

"Pendataan dilakukan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Pusat sementara dananya berasal dari Kementerian Sosial," jelas Suhatman.
(KR-ZON/A020)