Menkopolhukam: Negara butuh demokrasi dan integrasi

negara membutuhkan dua hal bertentangan, tetapi sebetulnya dibutuhkan

Padang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan sebuah negara memerlukan demokrasi dan integrasi.

"Sebuah teori menyatakan negara membutuhkan dua hal yang bertentangan, tetapi sebetulnya dibutuhkan, yaitu demokrasi dan integrasi," kata Mahfud di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin.

Dia menjelaskan di satu sisi, sebuah negara memerlukan demokrasi agar berbagai aspirasi masyarakat dapat tersampaikan atau ditampung. Di sisi lain, lanjutnya, integrasi juga diperlukan agar sebuah negara menjadi kokoh.

Padahal, lanjut Mahfud, demokrasi dan integrasi merupakan dua aspek yang secara prinsip bertentangan. Sebab, demokrasi memberikan ruang kebebasan, sementara integrasi bersifat mengikat.

Masih dalam teori yang sama, Mahfud mengatakan jika suatu negara tidak mampu menciptakan harmonisasi antara keperluan demokrasi dengan integrasi, maka hal itu dapat berujung pada kehancuran negara itu sendiri.

Mahfud mencontohkan India yang pecah sebelum merdeka. Dahulu, negara yang berada di Asia Selatan itu bernama Hindustan Raya atau Hindia Inggris.

Ketika India akan diberikan kemerdekaan oleh Inggris, Mahatma Gandhi menyuarakan demokrasi dan ingin mendirikan negara Hindustan Raya yang besar menjadi negara demokrasi.

Pada saat itu, Mahatma Gandhi memiliki tujuan untuk menjadikan negara itu hidup berdampingan di tengah keberagaman agama maupun etnis.

Sayangnya, India tidak kuat dan pada tahun 1947 India pecah akibat perbedaan pandangan antara umat Islam di bagian selatan India.

"Itu terjadi pada tahun 1947, saat India dan Pakistan sama-sama merdeka," ujar Mahfud.

Berbeda halnya dengan Indonesia yang tidak terpecah, karena sebelum kemerdekaan, anak bangsa telah bersumpah yang dikenal dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928.

Indonesia merupakan negara demokrasi, dengan aspek integrasi yang tetap berjalan dengan baik, ujar Mahfud.