Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah saat ini tengah mengkaji perubahan indikator kemiskinan agar lebih representatif terhadap berbagai perkembangan ke depan. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Rusman Heriawan di Jakarta, Rabu mengatakan perubahan indikator tersebut bisa berarti penambahan atau pengurangan dari indikator yang sudah ada sebelumnya. "Sebelum ini kita cenderung menggunakan kenaikan harga atau inflasi. Bagaimanapun pendapatan masyarakat meningkat secara riil, ini kan juga harus diperhitungkan sebagai faktor yang mempengaruhi perhitungan kemiskinan," katanya. Selain faktor penambah angka kemiskinan, dia menjelaskan, pemerintah juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang menghambat angka kemiskinan seperti pemberian SLT, raskin, dan sebagainya. Mengenai angka kemiskinan, tambah Rusman, angka resmi BPS berdasarkan sensus kemiskinan pada 2005 mencapai 35,1 juta orang. Sedangkan pemerintah memutuskan jumlah penerima SLT mencapai sekitar 19,2 juta rumah tangga miskin (RTM) atau sekitar 76,8 juta jiwa. Jumlah rumah tangga miskin terbesar berada di Provinsi Jawa Timur (3,284 juta RTM), Provinsi Jawa Tengah (3,182 juta RTM), dan Provinsi Jawa Barat (2,911 RTM). Sedangkan RTM terkecil berada di Provinsi Bangka Belitung (33,9 ribu RTM), Provinsi Maluku Utara (65,5 ribu RTM), dan Provinsi Kepulauan Riau (74,2 ribu RTM).(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
