Presiden terima 3,6 juta keluhan dari masyarakat

Di antaranya tidak sedikit yang marah-marah kepada saya...

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku menerima 3,6 juta pesan singkat berisi aneka keluhan dan pengaduan tentang situasi dalam negeri sejak pertengahan 2005.

"Aduan-aduan mereka banyak di antaranya soal keadilan. Tentu saya salurkan semua apa yang saya terima dan saya dengar," kata Presiden di Istana Negara, Jumat, pada pembukaan Rapat Kerja Nasional Bantuan Hukum.

"Jadi kalau ada yang mengatakan pasti SBY itu hanya mendengarkan yang menyenangkan saja, itu tidak benar," katanya.

Selain menerima aduan melalui pesan singkat, sejak bergabung dengan media sosial, Presiden Yudhoyono mengaku telah memiliki pengikut 2.894.542 orang di Twitter dan 356.172 teman di Facebook, yang dapat secara bebas melontarkan keluhannya.

"Di antaranya tidak sedikit yang marah-marah kepada saya. Mestinya kepada orang lain, tapi kepada saya," katanya.

"Ada yang merasa kok begini. Jangan pedulikan bahasanya. Bahasanya ada yang kasar, ada yang tidak. Tapi yang penting tangkap esensinya apa yang disampaikan kepada saya," katanya.

Dari seluruh keluhan yang diterima, Presiden Yudhoyono menggarisbawahi 10 hal penting, yang pertama soal pengadilan oleh media.

"Banyak saudara kita melalui komunikasi dengan saya yang menganggap kok banyak di Indonesia trial by the press," katanya.

"Pengadilan belum mengambil keputusan, kok media sudah memvonis seolah seseorang itu bersalah. Belum apa-apa sudah dinyatakan bersalah," katanya seraya menambahkan bahwa semua belum dinyatakan bersalah kecuali sudah ada ketetapan hukum.

Hal penting yang kedua, kata Presiden, adalah soal kebocoran dokumen negara, seperti berita acara pemeriksaan yang semestinya rahasia.

"Bayangkan kalau di tangan media," katanya.

Keluhan selanjutnya, tambah Presiden, adalah mengenai putusan majelis hakim yang dinilai tidak tepat atau dianggap tidak adil dan keluhan para kepala daerah tentang upaya oknum aparat yang mencoba mencari-cari kesalahan.

Selain itu, menurut dia, masyarakat berharap tidak ada tekanan dari siapapun terhadap penegak hukum sehingga hukum dan keadilan benar-benar yang "berbicara."

"Saya mengajak semuanya jangan memberikan tekanan apapun kepada penegak hukum," katanya.

Pengaduan lainnya adalah tentang imbauan untuk mendukung penegak hukum, menghindari dugaan rekayasa politik serta kecurigaan dilakukannya kesepakatan poltik.

"Masih ada kecurigaan di masyarakat jangan-jangan ada kesepakatan politik...dalam rangka refleksi dan kontempelasi ini mari kita betul-betul ... tidak ada kesepakatan politik apapun," ujarnya.

Warga juga mengeluhkan intimidasi terhadap majelis hakim, dugaan suap aparat penegak hukum, serta wewenang besar Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Presiden berpesan agar kedua lembaga itu menggunakan kewenangannya dengan penuh amanah dan tanggung jawab.