Kaesang ingin fokus dorong pengesahan RUU Perampasan Aset

PSI juga memiliki program terkait dengan BPJS gratis.

Pati (ANTARA) - Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengatakan bahwa pihaknya akan fokus mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai prioritas utama program partainya.

"Sebenernya banyak program, cuma saya itu selalu bilang, fokus satu dulu, RUU Perampasan Aset," kata Kaesang usai melakukan kunjungan ke Alun-Alun Pati untuk menyapa Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Minggu.

Kaesang menyatakan hal itu saat ditanya tentang program-program yang ingin partainya tawarkan untuk menarik dukungan warga sehingga dapat meningkatkan perolehan kursi PSI di parlemen.

Hasil survei menempatkan PSI tidak lolos ambang batas parlemen. Untuk meningkatkan perolehan kursi di parlemen, PSI telah mendorong banyak program, terutama terkait dengan RUU Perampasan Aset.

Kaesang menekankan bahwa RUU Perampasan Aset selalu menjadi prioritas utama partainya.

Selain RUU Perampasan Aset, PSI juga memiliki program terkait dengan BPJS gratis. Namun, program itu masih membutuhkan proses karena harus berkoordinasi dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

"Kemarin kami juga sudah audiensi dengan DJSN. Jadi, masih butuh waktu. Akan tetapi, saya yakin kami bisa. Cuma karena kalau BPJS gratis 'kan melibatkan banyak instansi, stakeholders-nya banyak," kata dia.

Sementara itu, RUU Perampasan Aset hanya memerlukan koordinasi dengan Pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, PSI menjadikan program tersebut sebagai fokus utama yang mereka dorong.

"Jadi, saya yakin itu yang kami lakukan pertama. Jadi, kami fokus itu dahulu," kata Kaesang.

Kunjungan Kaesang ke Pati merupakan bagian dari rangkaian safari politik mulai 16 hingga 20 Desember 2023 guna mendengarkan aspirasi dari masyarakat.

Sejak menjabat sebagai Ketua Umum PSI, Kaesang gencar melakukan safari politik ke sejumlah daerah di Tanah Air.

Sebelum ke Jateng, Kaesang juga melakukan safari politik ke Medan, Kupang (Nusa Tenggara Timur), Manado (Sulawesi Utara), Bandung (Jawa Barat), dan beberapa daerah di Jawa dan Jakarta.