Jakarta (ANTARA News) - Ratusan karyawan Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD), Rabu, menggelar aksi unjukrasa di depan kantor Departemen Perhubungan di Jalam Medan Merdeka Barat menuntut pembayaran gaji delapan bulan terakhir yang belum mereka terima. Kepala Humas Departemen Perhubungan, Djoko Sulaksono, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa unjukrasa itu salah alamat dan seharusnya mereka menyampaikan aspirasinya bukan ke Departemen Perhubungan, tetapi ke Kementerian BUMN."Secara teknis memang Dephub yang membina, tapi secara organisasi mereka di bawah Meneg BUMN," katanya usai menemui perwakilan karyawan. Meski salah sasaran, Djoko mengatakan kedatangan ratusan karyawan PPD itu harus tetap diterima dengan baik. Sepuluh orang perwakilan karyawan diterima pejabat Dephub dan diberi kesempatan menyampaikan tuntutan. Tuntuan yang diajukan adalah kepastian pembayaran gaji, pelayanan Jamsostek, dan meminta Kementrian Negara BUMN segera membenahi masalah Perum PPD. Mereka datang sekita pukul 10.00 WIB menggunakan sekitar sepuluh bus PPD dan membawa serta istri dan anak-anaknya. Pada dinding luar bus berwarna putih kekuningan yang mereka tumpangi menempel poster-poster berisi tuntutan. Peserta demo yang kebanyakan sopir dan montir itu mengaku telah delapan bulan bekerja tanpa gaji yang seharusnya mereka terima antara Rp900 ribu hingga Rp1 juta per bulan. Rudi (45), sopir, biasanya menerima gaji Rp900 ribu per bulan. Ia mengaku malu kepada istri karena setiap bulan tidak memberi gaji. Pria yang telah 23 tahun bekerja sebagai sopir ini, bahkan selama enam bulan terakhir tdak lagi mengemudikan bus karena tidak ada biaya operasional. "Memang kelihatannya bus PPD setiap hari jalan terus, tapi kenyataannya banyak yang sekarang tidak beroperasi," katanya. Untung (40), montir, mengeluh tak punya uang untuk menyekolahkan anak-anaknya. Bapak enam anak ini mengaku gajinya Rp1 juta per bulan sangat diharapkan oleh istrinya untuk biaya sekolah dan makan sehari-hari. Karena salah sasaran, besok (27/7) rencananya ratusan karyawan itu akan mendatangi kantor Kementerian BUMN di Jalan Lapangan Banteng. "Besok kami akan menggelar unjuk rasa lagi mengajak anak dan istri untuk ikut. Kami menuntut pada pemerintah memberi kejelasan kapan gaji kami akan dibayarkan. Sudah delapan bulan kami tidak terima gaji," kata Ketua Pengurus Komisariat Federasi Transportasi dan Angkutan Serikat Buruh Sejahtera Indoneisa (PK FTA SBSI Perum PPD) Zainal. Rencananya, mereka akan menuntut agar gaji segera dibayarkan sebelum 17 Agustus 2006.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006
