Pengambilalihan jalan untuk optimalisasi pembangunan

Kita tidak memiliki anggaran untuk memperbaiki jalan itu, jadi akan lebih baik diserahkan pada pemerintah provinsi.

Serang (ANTARA News) - Provinsi Banten masih banyak terdapat jalan yang kondisinya memprihatinkan, karena kurangnya anggaran untuk pembangunan dan untuk mengoptimalisasi pembangunannya pemerintah provinsi mengambil alih beberapa ruas jalan

Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten Muchtar Sutanto di Serang, Kamis menjelaskan pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran Rp1,018 triliun untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan di wilayah itu.

"Pada tahun 2013 dana sebesar Rp922 miliar untuk delapan kegiatan pembangunan jalan, termasuk yang diambil alih dari kabupaten/kota dan Rp109 miliar untuk kegiatan pendukung seperti pengadaan alat berat," katanya.

Cukup banyak ruas jalan yang diambil alih Pemerintah Provinsi Banten, di antaranya di wilayah Kabupaten Serang 19 ruas dan di Kabupaten Pandeglang satu jalur.

Di Kabupaten Serang, ruas jalan yang diambil alih pengelolaan oleh Pemerintah Provinsi Banten yakni yang selama ini sudah padat dengan kendaraan baik roda dua maupun empat yang melintas setiap harinya.

"Kemungkinan 19 ruas jalan itu ditingkatkan statusnya sebagai kewenangan Pemprov Banten. Namun untuk tepatnya kami belum bisa memastikan," kata Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Serang Jatnika.

Adapun ke-19 ruas jalan tersebut meliputi Gunung sari--Tanjung, Pasauran--Sidatri, Ciomas--Ciganongnang, Sentul--Teras Bandung--Tirtayasa, Baros--Petir , Warung Selikur--Pamanuk, Kebon Lontar--Alang-alang, Tirtayasa--Tengkurak, Cikande-- Garut--Kopo, Singarajan--Puser, dan ruas jalan Tanara--Tenjo Ayu--Cikeusal.

"Sedangkan untuk sisanya masih dalam proses, layak atau tidaknya untuk ditingkatkan menjadi jalan provinsi," terang Jatnika.

Meski demikian, pihaknya belum bisa memastikan untuk tepat waktunya bisa terealisasi penyerahan kewenangan 19 ruas jalan Kabupaten Serang menjadi jalan Pemprov Banten.

"Itu tergantung pihak Pemprov Banten kapan bisa merealisasikan penyerahannya. Jadi pihak kami sifatnya hanya menunggu saja," ungkap Jatnika.

Sekretaris DPU Kabupaten Serang Hatib Nawawi mengatakan, untuk 19 ruas jalan yang akan ditingkatkan menjadi kewenangan Pemprov Banten pada 2014 mendatang baru ruas jalan Ciomas-Ciganongnang. Namun untuk ruas lainnya belum bisa dipastikan, karena kewenangan kapan penyerahannya.

"Ciomas--Ciganongnang yang pasti diserahkan pada tahun mendatang. Sedangkan yang lainnya kami berharap bisa secepatnya," ujarnya.

Jalan Provinsi yang ada saat ini panjangnya 852,89 kilometer yang perbaikannya tanggungjawab Provinsi Banten, sebabnya 30 persen atau 257,96 kilometer dinyatakan rusak. Sedangkan pada tahun 2013 ini, pemerintah Provinsi Banten hanya mampu memperbaiki kerusakan jalan itu 5 persen atau sepanjang 42,64 kilometer.

Pemerintah Provinsi Banten mengambil alih pengelolaan ruas jalan Tanjung Jaya--Sumur di Kabupatean Pandeglang, yang panjangnya sekitar 23 kilometer. Jalur tersebut saat kondisinya rusak parah.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, menyerahkan status jalan Tanjung Jaya--Sumur pada pemerintah Provinsi Banten Sumur agar segera diperbaiki sehingga menunjang pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di wilayah Pandeglang.

Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi mengatakan, menyerahkan pengelolaan jalan tersebut pada pemerintah Provinsi Banten agar penanganannya akan lebih baik, karena provinsi memiliki anggaran cukup besar untuk pembangunan jalan.

"Kita tidak memiliki anggaran untuk memperbaiki jalan itu, jadi akan lebih baik diserahkan pada pemerintah provinsi," ujarnya.

Dengan penanganan ruas jalan oleh provinsi, Erwan berharap perbaikan jalan tersebut bisa segera dilakukan. Sementara, pemerintah daerah nantinya akan fokus pada ruas jalan lainnya sesuai anggaran yang tersedia.

Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) Haryono menyatakan pembangunan jalan Tanjung Jaya-Sumur sekitar 23 kilometer akan meningkakan ekonomi warga yang tinggal di sekitar kawasan TNUK.

"Pembangunan jalan tersebut juga akan mendukung pengembangan ecotourism yang di kawasan TNUK," katanya.

Ia menjelaskan, cukup banyak warga yang tinggal di sekitar kawasan TNUK, dan jalan penghubung itu sangat dibutuhkan.

Menurut dia, kondisi jalan tersebut mengalami kerusakan karena selama ini tidak memiliki status. Jalan tersebut bukan jalan kabupaten dan juga tidak masuk sebagai jalan provinsi ataupun nasional.

"Karena selama ini tidak berstatus maka jalan tersebut tidak ada yang memperhatikan, sehingga kondisinya rusak, tapi informasinya pemerintah Kabupaten Pandeglang telah mengusulkan agar jalan itu dimasukkan sebagai jalan provinsi," katanya.

Bahkan, kata dia, pemerintah Provinsi Banten telah mengalolasikan anggaran hingga Rp60 miliar untuk membangun jalan tersebut.

"Kami berharap pembangunan jalan itu segera terealisasi, dan saya yakin warga di sekitar TNUK pun memiliki harapkan yang sama," ujarnya.

Prioritas

Pembangunan dan perbaikan jalan menjadi program prioritas pemerintah daerah di Provinsi Banten, karena selain masih banyak infrastrutur transportasi itu yang rusak juga menyangkut langsung kepentingan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang, misalnya menjadikan pembangunan infrastruktur jalan, termasuk yang di pedesaan dan jalan produksi, guna mendukung program meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

"Sebagian besar masyarakat tinggal di pedesaan dan bekerja sebagai petani, jadi kita mengutamakan pembangunan infrastruktur, terutama jalan, untuk mendukung pertanian, tapi kepentingan warga lainnya pun tetap diperhatikan," kata Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang, kata dia, telah memogramkan pembangunan jalan poros desa, terutama yang menunju sentra produksi pertanian guna mendukung kelancaran arus keluar-masuk produksi.

"Pembangunan jalan menunju sentra produksi merupakan salah satu prioritas kita, sebagai bentuk dukungan terhadap para petani," katanya.

Pembangunan jalan poros desa itu, kata dia, selain menggunakan anggaran dari APBD dan bantuan pemerintah provinsi serta pusat, juga memanfaatkan dari sumber pendanaan lainnya.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang, selain menggunakan anggaran dari APBD setempat, juga dan non-APBD, seperti program "gerbangratu" dan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP).

Dalam membangun infrastruktur, pemerintah Kabupaten Pandeglang mendapat dukungan dari pihak lain, diantaranya TNI melalui program Tentata Manunggal Masuk Desa (TMMD) Bhakti Mandiri dan perusahaan dengan memanfaatkan dana pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR).

TNI beberapa kali melaksanakan TMMD di Kabupaten Pandeglang, diantaranya di Kecamatan Sobang yang dilakukan belum lama ini dengan pekerjaan pembukaan jalan penghubung antardesa.

Kegiatan TMMD Bhakti Mandiri di Kecamatan SObang dilaksanakan personel dari Kodim Pandeglang dan dibantu berbagai pihak, termasuk masyarakat, sejak 7 Maret 2013 telah selesai melaksanakan pembangunan fisik, yakni normalisasi badan jalan dengan volume 6.000 meterx6 meter, pengerasan badan jalan 6.000 meterx3 meter.

Pemerintah Kabupaten Lebak, saat ini sedang mengerjakan perbaikan jalan Rangkasbitung--Malingping kurang lebih sepanjang 75 kilometer, guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Kita memperbaiki jalan tersebut dengan tujuan utama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, yang sebagian besar berpenghasilan dari sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan. Pengangkutan hasil penen banyak menggunakan jalur tersebut," kata Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya.

Ia mengatakan, perbaikan jalan yang menghubungkan antarkecamatan itu melintasi Rangkasbitung--Cibadak--Cikulur--Cileles--Gunungkencana--Cijaku--Malingping.

Selain itu juga pemerintah daerah memperbaiki ruas jalan yang menghubungkan Lebak bagian utara dan tengah, seperti Sajira--Muncang--Sobang--Cipanas--Leuwidamar-- Bojongmanik--Curugbitung--Maja.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak Entoy mengatakan perbaikan jalan antarkecamatan itu menelan anggaran sekitar Rp10 miliar dari APBD kabupaten.

Di Kabupaten Lebak, juga tengah dikerjakan perbaikan jalan jalur Saketi-Malingping sepanjang 12 kilometer menelan biaya Rp2 miliar dan Jalan Bayah-Cibareno 30 kilometer sekitar Rp38 miliar, yang dibiayai anggaran dari pemerintah Provinsi Banten.

Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten Reza menjelaskan perbaikan jalan tersebut didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013.

Selama ini, pelaksanaan pekerjaan jalan relatif baik dan diharapkan sebelum Idul Fitri sudah selesai.

Menurut dia, selama ini ruas jalan Kabupaten Lebak bagian selatan sangat vital menghubungkan antarprovinsi Banten dan Jawa Barat, yang setiap harinya dilalui ribuan unit kendaraan bermotor.